| Seorang Polwan memberikan bunga kepada pemakai jalan raya dalam sebuah kampanye tertib lalu linta. (dok. indonesiamatters) |
JAKARTA–Kepolisian Indonesia membenarkan adanya tes keperawanan terhadap para calon polisi wanita (polwan). Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Moechgiyarto mengatakan, aturan ini bertujuan untuk menunjukkan moral yang baik dari anggota polisi di mata masyarakat.
“Pernah ada polwan yang setelah diterima ternyata mual-mual dan hamil. Ini aturan internal saja, tak ada kaitannya dengan profesionalisme. Kalau ada perawan yang baik, kenapa nggak diambil yang perawan,” kata Moechgiyarto dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (19/11).
Namun sejumlah pihak meminta Polri segera mencabut aturan ini. Direktur Eksekutif PSHK, Eryanto Nugroho menyebut, hal ini bertentangan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo.
“Dalam visi misi Jokowi saat kampanye disebutkan akan menghapus semua aturan yang mendiskriminasi perempuan dan anak-anak. Aturan Polri ini jelas-jelas bertentangan dengan visi misi itu,” tegas Eryanto.
Kritikan juga disampaikan Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) J.E. Sahetapy. Dia mendesak polisi meminta pendapat para pakar sebelum membuat kebijakan seperti ini.
“Sayalah orang pertama yang minta polisi keluar dari ABRI, agar polisi bisa membersihkan diri. Jangan merasa jago membicarakan masalah seks. Untuk membuat aturan seperti ini harusnya undang pakar.”
Sebelumnya LSM Human Right Watch (HRW) menyebut kepolisian melakukan tes keperawanan terhadap para calon anggotanya. Kesimpulan itu didapat setelah HRW mewawancara polisi wanita (Polwan) yang aktif dan calon anggota polwan di enam kota yang melakukan tes itu. Dua diantara mereka melakukan tes itu tahun ini.
sumber: portalkbr.com
Berita Terkait: HRW: Tes Keperawanan Merendahkan Perempuan
