Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Ini Alasan KPK Gelar Supervisi di Lampung Utara

Ini Alasan KPK Gelar Supervisi di Lampung Utara

426
BERBAGI
Ketua Satuan Tugas Supervisi Pencegahan (Korsubgah) ‎Wilayah III KPK, Dian Patria yang didampingi oleh Bupati ‎Agung Ilmu Mangkunegara.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Lampung Utara masuk ke dalam daerah tiga besar dari buncit dalam hal peningkatan pencegahan korupsi di seluruh Lampung.

Inilah yang menjadi alasan mengapa KPK menggelar koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi di Aula Siger kantor Pemkab Lampung Utara, Selasa (23/4/2019). Sosialisasi ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat dari Kabupaten Tulangbawang Barat.

“Kabupaten Lampung Utara masuk ke dalam tiga besar paling bawah dalam hal tersebut makanya kami hadir ke sini,” kata Ketua Satuan Tugas Supervisi Pencegahan (Korsubgah) ‎Wilayah III KPK, Dian Patria yang didampingi oleh Bupati ‎Agung Ilmu Mangkunegara usai kegiatan.

Dian kembali mengatakan, masuknya Lampung Utara ke dalam daftar itu berdasarkan delapan indikator yang mereka tetapkan. ‎Kedelapan indikator itu di antaranya perencanaan, penganggaran, perizinan, pendapatan, kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

‎”Kalau kami datang atensi (perhatian,red) pasti baik – baik saja. ‎Kami mau lihat faktanya di lapangan seperti apa,” jelasnya.

Rombongan KPK yang beranggotakan sekitar empat orang itu selanjutnya mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berjarak sekitar 3 KM dari kantor Pemkab. Rombongan ini disambut oleh Kepala DPMPTSP, Sri Mulyana dan para petingginya.

‎Usai kegiatan, Dian menjelaskan bahwa keterbatasan waktu membuat pihaknya terpaksa hanya mengunjungi kantor DPMPTSP. Sebab, DPMPTSP bersentuhan langsung dnengan kepentingan publik.

‎”Tujuan ke sini untuk melihat pelayanan publik mengenai perizinan,” kata dia.

Dalam kesempatan ini, Dian juga berpesan kepada seluruh pejabat yang ada untuk meninggalkan praktik – praktik lama yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Harus ada perbaikan dan peningkatan pencegahan korupsi karena akan membawa kebaikan bersama.

“Saya sudah ngomong apa adanya kepada mereka. KPK, Insya Allah banyak tahu informasi. Jadi, jangan sampai tidak berubah,” tegasnya.

Loading...