Beranda Hukum Ini Alasan KPK Kampanye Anti-Korupsi di Stasiun-Stasiun di Indonesia

Ini Alasan KPK Kampanye Anti-Korupsi di Stasiun-Stasiun di Indonesia

323
BERBAGI
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Dirut PT KAI Edi Sukmoro dalam acara Ngamen Anti-Korupsi di pelataran Stasiun Tanjungkarang, Bandarlampung, Minggu malam,, 19 November 2017.

TERASLAMPUNG.COM—Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Saut Situmorang menegaskan tugas KPk bukan hanya menangkap koruptor,  tetapi juga melakukan koordinasi, supervisi, pemantauanl, pencegahan, serta sosialisasi di stasiun-stasiun kereta api di Indonesia.

“Kami sudah melakukan itu semua di hampir semua stasiun besar di Pulau Jawa. Dan Kota Bandarlampung adalah kota pertama di Pulau Sumatera yang dikunjungi KPK ” kata Saut didampingi Dirut PT KAI Edi Sukmoro, dalam Konpres yang digelar di Statiun Kereta Api Tanjungkarng, Minggu malam (19/11/2017)..

Saut menjelaskan alasan mengapa KPK memperhatikan kereta api. Menurut Saut, di dalam KA ada perdaban, kasih sayang , cinta tanah air, memperhatikan yang mampu dan tidak mampu yang kurang diperhatikan pemerintah.

“Karena sekian tahun Indonesia merdeka KA kurang diperhatikan. Oleh sebab itu, KPK memperhatikan semuanya yang ada di stasiun. Apa saja diperhatikan termasuk fasilitas WC-nya. Selama ini yang sudah dimonitor adalah semua stasiun yang ada di Jawa di antaranya Surabaya, Depok, Gambir, dan Bandung.

Berbicara soal KA, kata Saut, bukan hanya menyangkut penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga soal mengembangkan supaya bisa mengangkut penumpang lebih banyak lagi,

“Sampai di tujuan dengan cepat, bagaimana agar pariwisata bisa tumbuh, perekonomian tumbuh. Ini harus kita perhatikan. Selain itu juga ada banyak aset aset yang ada di PT KAI yang banyak dan terlantar. Bahkan kami kirim orang ke Belanda untuk mempelajari hal ini sejak dua tahun lalu, untuk membantu PT KAI mewujudkan mimpi mimpi besarnya MRT, LRT,” jelasnya.

Menurut Saut, KPK juga turut berperan membangun peradaban yang ada di PT KAI.

“KPK mempelajari juga apa yang menjadi masalah PT KAI yang ada di daerah. Di antaranya soal perebutan aset aset antara masyarakat sekitar dan PT KAI. Terkadnng planning di PT KAI itu mentok, ada yang ingin PT KAI tidak maju. Sementara itu banyak ide-ide besar yang tidak bisa terwujud. Di sini KPK masuk dengan ikut mengamankan,” kata Saut.

Loading...