Beranda News Ini Alasan Mendagri Setujui Gubernur Batalkan Sebagian APBD Bandarlampung 2017

Ini Alasan Mendagri Setujui Gubernur Batalkan Sebagian APBD Bandarlampung 2017

306
BERBAGI
Ilustrasi

TERASLAMPUNG.COM — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyetujui pembatalan sebagian pos anggaran APBD Kota Bandarlampung 2017 yang dilakukan oleh Gubernur Lampung Ridho Ficardo.

Persetujuan Mendagri itu melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.4418-2399 Tahun 2017 Tanggal 14 Maret 2017 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/29/VI.02/HK/2017 tentang Pembatalan Beberapa Materi Dalam Perda Kota Bandarlampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017 dan Peraturan Walikota Bandarlampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2017.

“Terkait kebijakan umum anggaran, maka keberatan Walikota Bandar Lampung tidak dikabulkan. Yakni terkait 17 program/kegiatan yang tidak tercantum dalam dokumen RKPD pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetapi tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2017. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri tetap memberlakukan materi muatan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/29/VI.02/HK/2017” kata Sekdaprov Lampung Sutono, dalam konferensi pers, Rabu (15/3/2017).

Menurut Sutono, terkait dengan pendapatan, Mendagri tidak mengabulkan keberatan Walikota Bandar Lampung dan materi muatan Keputusan Gubernur Nomor G/29/VI.02/HK/2017 juga dibatalkan. Untuk itu Pemkot Bandarlampung harus melakukan penyesuaian besaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yaitu sebesar 11,3% dilihat dari rata-rata pertumbuhan PAD.

“Apabila dikaitkan dengan realisasi penerimaan APBD Kota Bandarlampung Tahun 2016, maka diproyeksikan PAD TA 2017 sebesar Rp. 504 Milyar,” kata Sutono.

Terkait dengan realisasi penerimaan, kata Sutono, Sekdaprov, maka Pemkot Bandarlampung harus melakukan pengurangan pada Pos Dana Perimbangan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, yakni sebesar Rp.6.160.647.050, sehingga Pemkot Bandarlampung harus menyesuaikan pos belanjanya. Hal ini mengacu pada Perpres Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017.

“Keberatan Walikota Bandarlampung terhadap penganggaran tempat penjualan minuman beralkohol juga tidak dikabulkan. Karena Pemkot belum melakukan penyesuaian terhadap Perda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang telah dibatalkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/440/B.III/HK/2016 tanggal 16 Juni 2016. Selanjutnya materi muatan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/29/VI.02/HK/2017 tetap berlaku,” terang Sekdaprov.

BACA: Walikota Herman HN tidak Khawatir APBD 2017 Dibatalkan Gubernur

Mendagri juga tidak mengabulkan keberatan Walikota Bandarlampung terkait Belanja Hibah dan Bansos. Yakni hibah terhadap Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah, BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp.62.789.000.000, Bantuan sosial sebesar Rp.13.100.000.000,dan Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp.54.716.756.831.

Keberatan Walikota terkait penganggaran perjalanan dinas dan belanja modal pada beberapa OPD juga tidak dikabulkan. Termasuk pula penyediaan anggaran belanja yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan. Yakni ditinjau dari dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja.

“Penyediaan anggaran perlengkapan seragam PNS Guru dan Non PNS Guru sebesar Rp. 4.466.154.000 juga tidak dikabulkan. Hal ini mengingat Guru SMK/SMA telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi. Yakni berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelas Sekdaprov.

Untuk keberatan Walikota terhadap kegiatan Penyediaan Dana Pendidikan Siswa Biling Berprestasi ke PTN/SMA/SMK sebesar Rp.39.761.993.000 juga tidak dikabulkan. Kegiatan tersebut dilarang untuk dianggarkan karena bukan merupakan kewenangan Pemkot Bandar Lampung. Yakni mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014.

Selanjutnya, Walikota Bandarlampung juga tidak dapat melakukan proses peminjaman kepada lembaga Peminjaman, yakni selama belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan. Selain itu keberatan Walikota tidak dikabulkan terhadap penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah.

“Pemkota Bandarlampung dapat menganggarkan kembali pada kelompok belanja langsung, jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja pada SKPD. Yaitu berkenaan bagi pembayaran kewajiban pada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diserahterimakan sebesar Rp.149 Milyar. Selanjutnya pembayaran pokok pinjaman kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp16 Milyar,” jelas Sekdaprov

Menurut Sutono , sesuai dengan Kepmendagri Nomor 188.4418-2399 Tahun 2017 pada diktum kedua dan ketiga, Walikota Bandar Lampung hendaknya segera melakukan perubahan Peraturan Walikota Bandar lmpung tentang Penjabaran APBD TA 2017.

“Hal ini guna menghindari adanya kekosongan hukum terkait pelaksanaan APBD TA 2017 di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya Walikota menyampaikan perubahan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD TA 2017 kepada DPRD Kota Bandar Lampung, untuk dimuat dalam Perda Kota Bandar Lampung tentang Perubahan APBD TA 2017,” katanya.