Beranda News Pilgub Lampung Ini Alasan Saksi Ridho-Herman HN Tolak Tanda Tangani Rekap Suara Pilgub Lampung

Ini Alasan Saksi Ridho-Herman HN Tolak Tanda Tangani Rekap Suara Pilgub Lampung

1629
BERBAGI
Watoni Noerdin (Teraslampung.com/DandyIbrahim)
Watoni Noerdin (Teraslampung.com/DandyIbrahim)

TERASLAMPUNG.COM — Saksi cagub-cawagub nomor urut 1 Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dan saksi nomor urut 2 Herman HN-Sutono menolak menandatangani berita acara hasil rakapitulasi  perolehan suara Pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur (Pilgub) Lampung 2018.

Menurut saksi paslon no 1, Amaludin,  pihaknya tidak mau mendatangani hasil pleno karena masih ada persoalan saat pelaksanaan pilgub yang lalu yaitu terjadinya money politik.

“Angka – angka ini kan muncul dari proses money politik proses ini yang kita lihat sementara itu kita juga sedang melakukan gugatan di Bawaslu,” kata mantan Direktur LBH Bandarlampung itu.

Hal yang disampaikan oleh saksi paslon nomor 2, Watoni  Noerdin. Menurut Watoni, pihaknya menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara karena saat ini masih ada upaya proses hukum yang sedang diupayakan pihaknya di Bawaslu.

“Ini merupakan satu kesatuan dalam penyelenggarakan pilgub dikarenakan kami sedang berupaya di Bawaslu mengenai adanya politik uang, maka kami tidak menandatangani pleno ini,” jelas mantan Direktur Operasional LBH Bandarlampung itu.

“Secara fisik betul dalam penghitungan tidak ada pelanggaran,  tetapi secara material itu (ada pelanggaran) yang luar biasa.Ini yang harus diungkap,” jelas Watoni Nurdin

Ketua KPU Lampung,  Nanang Trenggono, menegaskan meskipun ada saksi paslon yang tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara Pilgub Lampung 2018 tetapi hal itu tidak memengaruhi hasil pleno KPU Lampung.

“Peraturan KPU No. 9 Th 2018 tentang Pleno Rekapitulasi memang disebutkan bahwa saksi mendatangani hasil penghitungan suara sepanjang mereka bersedia. Kalau tidak mau tanda tangan hal itu tidak menjadi persoalan,” kata Nanang Trenggono.

Menurut Nanang Trenggono pleno rekapitulasi itu esensinya menghitung, menjumlahkan hasil dari 15 kabupaten/kota menjadi hasil provinsi.

“Jadi jika ada saksi calon yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara Pilgub Lampung, hal itu tidak jadi persoalan,” Nanang menegaskan.

Dandy Ibrahim

Loading...