BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Gubernur Lampung Ridho Ficardo memiliki seabrek rencana untuk memajukan pariwisata di Lampung. Aneka renacana itu, kata Gubernur Ridho, perlu sinergitas antara Pemerintah dengan para pelaku pariwisata Lampung sehingga tercipta kebijakan dan pembangunan pariwisata yang terarah.
“Sinergi Pemerintah dengan pelaku sektor jasa pariwisata harus dieratkan. Karena apa yang dikerjakan pemerintah walau dalam ‘kacamata’ pemerintah baik namun belum tentu sesuai dengan pandangan para pelaku wisata. Para pelakulah yang lebih tahu mana yang terbaik. Untuk itu sangat dibutuhkan sinergi, saran, masukan dari para pelaku pariwisata,” kata Gubernur Ridho saat menjadi narasumber dalam Diskusi Terbatas Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung, di Hotel Novotel, Selasa sore (31/5/2015).
Terkait hal itu, Gubernur meminta dalam waktu dekat Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat dengan asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan pariwisata untuk membahas detail rancangan dan kebijakan pariwisata Lampung.
“Harus juga ada pengkajian mengenai wisata alam di Lampung. Ia contohkan salah satunya mengenai Wisata Teluk Kiluan, berapa banyak wisatawan boleh berkeliling melihat lumba-lumba, berapa maksimum yang boleh menyelam ataupun snorkeling,” katanua.
Menurut Gubernur, parameter-parameter penjagaan lingkungannya harus dilakukan semacam audit.
“Wisata alam harus berkesinambungan, jangan sampai over promosi pula. Pariwisata harus berbasis lingkungan jika ingin suistan. Jangan sampai promo habis-habisan namun lima tahun kemudian hancur,” katanya.
Salah satu yang masih menjadi masalah bagi dunia usaha dan industri, termasuk pariwisata dan perhotelan di Lampung, kata Gubernr, adalah masalah listrik. Ridho mengaku, pemprov sudah semaksimal mungkin mencarikan investor dan alternatif pemvangkit, guna mendukung Pembangkit listrik yang sudah ada. Namun, Kapsistas Pemprov hanyalah membantu dan memberi saran, keputusan dan wewenang mutlak ada pada PLN.
“Rintangannya adalah masalah energi listrik. Karena tidak ada secuil pun kewenangan Gubernur pada kebijakan listrik. Namun Pemerintah Lampung menginginkan Lampung mandiri energi, kita mencari investor dan peluang-peluang pembangkit alternatif untuk dikembangkan guna menunjang kemampuan listrik Lampung, namun keputusan terakhir ada di PLN. Karena RUPTL adalah keputusan PLN, Pemprov hanya bisa mengusulkan dan membantu. Kita tunggu hasil dan kebijakan PLN selanjutnya,” katanya.
Selain itu, kata Ridho, pembangunan yang masih terus dikejar adalah pembangunan infrastruktur. Menurut Ridho, Infrastruktur masih menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran.
“Besar keinginan kita, ketimbang keadaan fiskal kita.,” ujarnya.
Ridho menjelaskan, gambaran tentang minimnya kemampuan anggaran pemprov. Namun, hal itu tidak mengurangi semangat Pemprov untuk terus mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di poros-poros jalur wisata dan jalur startegis, sekaligus mencari investor-investor untuk mendukung kebijakan.
Menurut Ridho, dalam pengembangan pariwisata, ada banyak yang akan digulirkan di Lampung. Mulai Sail Krakatau, pembangunan Yacth Marina, pengembangan Teluk Nipah dengan contoh Nusa Dua bekerjasama dengan ITDC, dan beberapa pembangunan lainnya, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, dan pengembangan Bandara-Bandara di Lampung dalam mendukung geliat pariwisata Lampung.
Khusus mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Lampung, menurut Ridho, sudah disetujui Kementrian Pariwisata, asalkan kawasan tersebut mencakup seluas 500 hektare.
“Namun Lampung hanya mampu secara anggaran 200 hektar. Untuk itu Pemprov terus berkordinasi dengan kementrian pariwisata, hingga Kementrian menjanjikan siap mencarikan investor untuk Lampung dalam pengembangan KEK,” katanya.
Tentang even tahunan, seperti Festival Krakatau Ridho mengaku sudah bertemu salah satu EO besar, ‘Diandra’, milik Kompas Gramedia Grup.
Menurut Gubernur, akan dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki pengalaman yang sangat mempuni dalam menggelar event-event besar.
“Saya bertemu dengan anak Jacob Oetama, agar dia bisa menangani even Festival Krakatau, agar bukan hanya menjadi even ‘tahunan’ namun menjadi event yang bisa membuat Lampung semakin dikenal,” katanya.
Gubernur Ridho mengatakan, Pemprov juga menjalin komunikasi dengan produser dan sutradara-sutradara perfilman tanah air, salah satunya Rizal Mantovani. Direncanakan akan memasukan Lampung ke dalam filmnya yang bercerita tentang travelling.
“Siapa taju bisa seperti Laskar Pelangi di Belitung, atau film Julia Robert, ‘Pray, Eat & Love di Bali. Gubernur Bali cerita efek film tersebut sangat luar biasa, Lampung akan coba ke arah sana,” tandasnya.
