TERASLAMPUNG.COM — Kasus demonstrasi yang dilakukan ratusan mahasiswa di depan rumah mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (6/2/2017) makin memperjelas terjadinya fragmentasi dukungan para pentolan HAM di Indonesia terkait dukungan politik.
Rachlan Nashidik, Wakil Sekjen Partai Demokrat, sempat melontarkan dugaan unjuk rasa di depan rumah SBY dilakukan oleh peserta Jambore di Cibubur. Rachlan menduga ada tokoh yang menggerakkan para mahasiswa itu.
Saat Jambore berlangsung di Cibubur, salah satu tokoh yang hadir adalah Teten Masduki, Kepala Staf Presiden. Teten tidak lain adalah kolega atau kawan dekat Rachlan Nashidik ketika mereka sama-sama aktif di gerakan demokrasi, HAM, dan penegakan hukum. Teten pernah memimpin Indonesia Corruption Watch (ICW), sedangkan Rachlan pernah menjadi Direktur Imparsial.
Berikut bantahan dari Kantor Staf Khusus Presiden RI terhadap pernyataan Rachlan Nashidik tentang demonstrasi mahasiswa di depan rumah SBY:
Kami menyesalkan Pernyataan Pers dari Saudara Rachland Nashidik Juru Bicara DPP Partai Demokrat yang memberi kesan seolah-olah ada hubungan antar kehadiran Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di acara Jambore Mahasiswa Indonesia dan demo di depan kediaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dimaksud saudara Rachland.
Kehadiran Kepala Staf Kepresidenan di acara Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia di Bumi Perkemahan Cibubur pada tanggal 5 Februari 2017 adalah atas undangan Panitia Jambore. Pada acara tersebut, Teten Masduki menyampaikan materi mengenai menjaga NKRI sebagai berikut:
1. Untuk menjaga NKRI kita harus terus menjaga toleransi terhadap keberagaman sesama warga. Selain toleransi, semua warga di Indonesia harus merasakan Pembangunan, dari Jawa sentris ke Indonesia sentris, termasuk mereka yang di daerah terpencil, perbatasan dan pulau terdepan
2. Kita harus punya kemampuan kompetisi dalam persaingan dalam menarik mendapatkan investasi, perdagangan dan pasar tenaga kerja. Karena itu peningkatan pendidikan, pembangunan infrastruktur dan kemudahan usaha harus dilakukan.
3. Kita harus menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi dan sosial dengan mendapatkan akses yang sama terhadap hasil pembangunan termasuk akses terhadap informasi, permodalan dan lahan, pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Dalam sesi dialog, mahasiswa menyampaikan kritik kepada Pemerintah ttg transparansi dana desa, HAM masa lalu, masalah investasi asing, Papua, masalah listrik dan pendidikan. Dalam kesempatan itu, Teten mengajak mahasiswa untuk turun ke desa guna memastikan program-program di desa berjalan dengan baik untuk kemajuan desa.
Kepala Staf Kepresidenan hadir sebagai narasumber tunggal pada sesi pagi hari tersebut.
Demikian informasi yang sebenarnya.
Chrisma Albandjar
Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia
