Beranda News Pusiban Ini Cerita Gubernur Ridho kepada anggota Komisi IX DPR RI tentang Buruknya...

Ini Cerita Gubernur Ridho kepada anggota Komisi IX DPR RI tentang Buruknya Program Kesehatan dan Pendidikan di Kota Bandarlampung

204
BERBAGI
Gubernur Ridho foto bersama para anggota Komisi IX DPR RI, di Kantor Pemprov Lampung, Selasa (2/5/2017).

TERASLAMPUNG.COM — Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan pelayanan kesehatan oleh Pemkot Bandarlampung — terutama terkait dengan program BPJS — sampai saat ini masih berantakan. Hal itu diungkapkan Gubernur Ridho Ficardo saat menjawab pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI, Sri Wulan, saat kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Selasa (2/5/2017) di ruang Sungkai, Balai Keratun.

Anggota Komisi IX dari Partai Gerindra itu bertanya kepada Gubernur Ridho Ficardo tentang alasan Pemkot Bandarlampung belum terintegrasi dengan program BPJS.

Menurut Gubernur Ridho,Pemkot Bandarlampung tidak teringrasi dengan program BPJS karena Pemkot memiliki program pelayanam kesehatan sendiri.di Bandarlampung.

“Faktor penyebab di antaranya Pemkot Bandarlampung memilih menggunakan Jamkeskot atau Jaminan Kesehatan Kota. Katanya Jamkeskot lebih baik dari BPJS,” kata Ridho.

Tidak cukup menjawab pertanyaan Sri Wulan tentang alasan belum teringrasinya program BPJS di Bandarlampung, Gubernur Ridho kemudian jawabannya melebar ke soal cerita amburadulnya program pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kota Bandarlampung.

“Jamkeskot realisasinya tidak memadai. Buktinya Pemkot Bandarlampun berhutang di RSUAM dan menunggak. Tunggakan-tunggakan sampai sekarang belum dibayar,” katanya.

BACA: Gubernur Ridho Ficardo Mengaku Serius Menangani Masalah Kesehatan di Lampung

Selain bidang kesehatan, kata Ridho, pelayanan yang bermasalah di Pemkot Bandarlampung adalah pendidikan.

“Pemkot menjalankan program bina lingkungan. Program ini juga masih berhutang,” katanya.

Pangkas Usulan Pembangunan “Fly Over”

Selain menceritakan tentang buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kota Bandarlampung, kepada para legislator pusat itu Gubernur Ridho Ficardo juga memaparkan perannya sebagai evaluator anggaran.

Sebagai Gubernur, kata Ridho, dirinya adalah evaluator anggaran pemerintahan di bawahnya (kota dan kabupaten).

Menurut Ridho, dirinya juga memantau belanja – belanja yang tidak perlu.

“Bahkan kami potong habis usulan proyek fly over Pemkot Bandarlampung kali ini. Mereka (Walikota Bandarlampung Herman HN) mengajukan keberatan di Kemendagri,” kata Ridho.

Ridho mengatakan saat ini kondisi (keuangan) Pemkot Bandarlampung berantakan.

“Itu yang akan sangat mempengaruhi SDM yang ada di Provinsi. Padahal saat ini Pemprov i sangat peduli untuk pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Untuk program kesehatan, kata gubernur, Provinsi Lampung sedang msnggiatkan program Gerakan Masyarakat (Germas) yang banyak dilakukan di Kabupaten /kota se-Lampung khususnya Kabupaten tertinggal yang melibatkan seluruh komponen dibidang kesehatan dan ini menjadi modal awal program kesehatan.