Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Ini Dampak Penghapusan Dua Bagian di Sekretariat Kabupaten Lampung Utara

Ini Dampak Penghapusan Dua Bagian di Sekretariat Kabupaten Lampung Utara

472
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)

Feaby Handana |Teraslampung.com

Kotabumi–Perubahan nomenklatur (tata nama) bagian di Sekretariat Kabupaten Lampung Utara membuat sejumlah perbaikan fisik atau pengadaan kesekretariatan terancam terhenti. Hal ini dikarenakan terhapusnya Bagian Perlengkapan dari kesekretariatan.

BACA: Dua Bagian di Sekretariat Kabupaten Lampung Utara akan Dihapus

“Sepertinya perbaikan atau pengadaan di kesekretariatan tidak akan ada akibat dihapusnya Bagian Perlengkapan dari nomenklatur organisasi,” jelas Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Lampung Utara, Herwan, Rabu (18/12/2019).

‎Selama ini seluruh anggaran untuk perbaikan atau pengadaan kesekretariatan ada di Bagian Perlengkapan. Meski Bagian Perlengkapan akan dilebur ke dalam Bagian Umum, tapi anggarannya tidak akan dapat digunakan karena peleburan ini dilakukan usai anggaran disahkan.

“Anggaran yang ada di Bagian Perlengkapan tidak dapat digunakan karena anggarannya sudah disahkan,” tegasnya.

Anggaran Bagian Perlengkapan baru dapat digunakan jika anggaran tersebut dimasukkan ke dalam anggaran Bagian Umum. Tanpa itu maka dipastikan anggaran tersebut tidak dapat digunakan.

“Kalau tidak dimasukkan, ya tidak bisa digunakan,” urai dia.

‎Sebelumnya, ‎dua bagian di Sekretariat Kabupaten Lampung Utara dipastikan akan dihapuskan dari nomenklatur. Penghapusan ini mulai berlaku sejak awal tahun 2020 mendatang.

“Bagian Humas dan Bagian Perlengkapan akan dihilangkan dari nomenklatur Sekretariat Pemkab pada awal tahun depan,” terang Kepala Bagian Organisasi, Apriansen Prawayka melalui Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Soukat.

Peerubahan nomenklatur/tata nama ‎ini untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Pemerintah Provinsi atau Sekretariat Pemkab. Permendagri ini juga diperkuat dengan peraturan bupati yang saat ini sedang dalam proses penyempurnaan.

“Peraturan bupati terkait perubahan nomenklatur ini sedang direvisi,” jelasnya.

Kedua bagian yang dihapus tersebut ‎akan digantikan oleh bagian – bagian baru, yakni Bagian Kerja sama dan Bagian Perencanaan dan Keuangan. Bagian perlengkapan dilebur menjadi Sub Bagian di Bagian Umum.

“‎Bagian Kerja sama memiliki tugas untuk menyusun seluruh kerja sama yang akan dilakukan oleh setiap instansi,” papar dia.