Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Ini Delapan Tuntutan HMI Terkait Persoalan di Lampung Utara

Ini Delapan Tuntutan HMI Terkait Persoalan di Lampung Utara

340
BERBAGI
Pj. Sekda Lampung Utara, Sofyan menerima surat pernyataan sikap dari Ketua Umum HMI Kotabumi, Ade Andre Irawan
Pj. Sekda Lampung Utara, Sofyan menerima surat pernyataan sikap dari Ketua Umum HMI Kotabumi, Ade Andre Irawan

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–‎Banyaknya persoalan yang belum terselesaikan usai ditangkapnya Bupati non aktif Agung Ilmu Mangkunegara oleh KPK memantik reaksi dari HMI Cabang Kotabumi, Lampung Utara.

Kamis siang (21/11/2019), para kader HMI turun ke jalan untuk menuntut Pemkab dan aparat penegak hukum segera menuntaskan seluruh persoalan yang ada. Mereka khawatir jika pelbagai persoalan itu tidak segera dituntaskan akan membuat krisis kepercayaan pasca OTT semakin tebal.

“Pertama, kami ‎ingin Pemkab melarang kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan oleh para kepala desa dan sekretaris desa di pulau Bali,” tegas Ketua Bidang Percepatan Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Kotabumi, Aprizal kepada Teraslampung.com.

Mereka beralasan, kegiatan yang menghabiskan anggaran sekitar Rp4,5 Miliar ini sangat tidak tepat di tengah krisis keuangan yang terjadi di Lampung Utara. Selain itu, kegiatan ini juga dinilai tidak begitu bermanfaat bagi kemajuan desa/daerah dan terkesan sarat kepentingan dari segelintir oknum.

“Kami juga meminta Pemkab mengkaji persoalan Pendaftaran sistematis tanah lengkap (PTSL). Jika memang tidak sesuai aturan, harus ada sanksi tegas,” kata dia.

Para aktivitis muda ini juga menyoroti lambannya penanganan kasus Dana Operasional Puskesmas, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sampai saat ini, kasus ini masih belum menemukan titik terang.

“Segera selesaikan permasalahan yang ada di Dinas Kesehatan supaya tidak terus berlarut – larut dan menjadi pertanyaan masyarakat,” paparnya.

Di samping ketiga tuntutan tersebut, masih ada lima tuntutan lainnya yang mereka sampaikan dalam orasi mereka, yakni persoalan tertundanya pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas sekolah di Dinas Pendidikan, ‎persoalan tunggakan sembilan bulan beban kerja para pejabat, persoalan macetnya pembayaran honorarium para pegawai RSU Ryacudu, terlalu lamanya kekosongan jabatan Sekretaris Daerah yang sampai kini masih dijabat oleh seorang Penjabat Sekda, dan macetnya gaji para RT/RW, serta kendurnya kedisiplinan pegawai pasca mendekamnya AIM di dalam jeruji besi.

Usai menyampaikan orasinya, massa dari HMI ini kemudian menggelar pertemuan dengan Pj. Sekda, Sofyan. Di dalam pertemuan itu, Sofyan menyampaikan akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para kader HMI. Untuk kasus dugaan korupsi, mereka akan berkoordinasi dengan pihak aparat.

“Alhamdulillah, tuntutan kami ini disambut baik oleh pihak Pemkab dan mereka berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan kami,” ‎tutur dia.

Loading...