Beranda News Nasional Ini Fakta Sesungguhnya tentang Gajahmada, Majapahit, dan Islam Menurut Para Ahli

Ini Fakta Sesungguhnya tentang Gajahmada, Majapahit, dan Islam Menurut Para Ahli

994
BERBAGI
Diskusi Sejarah Kerajaan Majapahit di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (22/6/2017).

TERASLAMPUNG.COM — Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, menggelar diskusi Sejarah Kerajaan Majapahit di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (22/6/2017).

Diskusi yang dimoderatori Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Harry Widianto, itu menghadirkan dua narasumber:  Hasan Djafar (arkeolog Universitas Indonesia) dan Agus Aris Munandar (sejarawan Universitas Indonesia).

Diskusi dilatarbelakangi maraknya data baru bahwa Mahapatih Gajah bernama asli Gaj Ahmada dan seorang muslim serta Majapahit disebut sebagai Kesultanan Islam.

Selain membahas tentang kerajaan Majapahit dan Gajah Mada, diskusi ini juga memaparkan lebih jauh peringkat sumber data dalam kajian sejarah kuno. Di antaranya prasasti sezaman otentik berangka tahun, prasasti sezaman dengan kronologi relatif, data arkeologis, karya sastra sezaman, berita asing, dan sebagainya.

Hasan Djafar mengatakan, agama Islam di Kerajaan Majapahit jauh sudah jauh berkembang sebelum masa kepemimpinan Hayam Wuruk. Hal tersebut juga dipaparkan di kitab Sutasoma oleh Mpu Tantular, yang menyebutlkan  bahwa semboyan Bhineka Tunggal Ika sudah disinggung di zaman tersebut.

“Artinya, agama-agama selain islam sudah berdampingan di dalam tataran kehidupan masyarakatnya. Hanya saja, lanjut Hasan, belum ada bukti-bukti jika islam memang diterapkan di majapahit dan menjadi dasar sebuah pemerintahan,” kata Hasan Djafar.

Meski begitu, kata Hasan, keislaman yang diterapkan dalam bentuk kenegaraan belum pernah ditemukan bukti-buktinya.

“Mungkin saja orang menanggap hadirnya Islam sudah pasti menandakan kerajaan tersebut Kerajaan Islam, padahal belum tentu. Kemudian yang menjadi masalah lagi ada satu koin yang sekarang menjadi koleksi di Museum Nasional, berdiameter 5 cm, terbuat dari perunggu dengan lambang majapahit. Koin tersebut bukan satu-satunya yang terdapat bahasa Arab, koin dengan aksara China juga banyak ditemukan,” tegas Hasan Djafar.

Menurut Hasan, Makam Troloyo di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ada 100-an nisan dengan hiasan tulisan Arab.

“Nisan itu berasal dari masa 1203 – 1533 Masehi. Artinya, ada sejumlah nisan yang berasal dari masa sebelum berdirinya Majapahit pada 1292. Ini berbeda dengan pandangan umum yang menyatakan bahwa Islam baru muncul pada akhir kerajaan itu,” katanya.

Hasan menegaskan, eksistensi Islam sebelum Majapahit didukung oleh sejumlah catatan.

“Ada yang menyebutkan, tahun 1082, sudah ada masyarakat Islam di Gresik,” kata Hasan.

Meski pada tahun itu ada artefak berbau Islam, kata Hasan, arkeolog tetap berkeyakinan bahwa kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Samudera Pasai, bukan Majapahit.

“Koin dengan tulisan Arab, nisan dengan kalimat syahadat tidak cukup menjadi bukti keislaman kerajaan yang berpusat di Trowulan itu. Majapahit tetap bercorak Hindu-Buddha, tecermin dalam peraturan perundang-undangan dan sistem teologinya. Saya tidak melihat benih-benih Islam sedikit pun,” katanya.

Sejarawan Agus Aris Munandar meyakini, Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Menurut Agus hal itu didasarkan pada sumber-sumber arkeologi yang sebenarnya punya peringkat tersendiri.

“Sumber peringkat pertama atau yang paling bisa dipercaya adalah prasasti yang sezaman. Lalu prasasti yang terkait dengan prasasti sezaman itu. Sumber peringkat berikutnya adalah data arkeologis berupa monumen, fitur, dan artefak bergerak. Karya sastra yang sezaman dan yang lebih muda berada pada peringkat yang lebih rendah. Hal lain yang bisa jadi sumber arkeologi adalah berita asing, legenda, mitos, dongeng, dan pendapat para ahli,” katanya.

“Kalau ada artefak koin dengan tulisan Arab, itu tidak bisa langsung menghapus kekuatan sumber prasasti lalu dijadikan dasar mengatakan Majapahit kerajaan Islam,” imbuh Agus.

Agus mengatakan, sebaiknya penelitian didasarkan pada tiga hal, yakni universal data, data empirik, dan konteks.

“Konteks sebaiknya jangan menafsirkan sepotong-sepotong, jadinya tidak memperhatikan konteks semua,” kata  Agus.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menekankan bahwa dasar-dasar ilmiah dalam sebuah penelitian perlu diterapkan. Ini dilakukan untuk menghindari kesalahan data sehingga meminimalisir munculnya tafsir yang berbeda. Selain itu, perlu menghadirkan bukti-bukti yang kuat sebelum pembaharuan muncul di permukaan.

“Saya kira ini bagian penting dari prosedur ilmiah. Jika ingin berdiskusi sejarah, bukti menjadi sangat penting,” tambah pria yang juga dikenal sebagai peneliti sejarah itu.

 

Loading...