Beranda News Nasional Ini Hasil Sidak Presiden Jokowi di RSU Abdoel Moeloek Bandarlampung

Ini Hasil Sidak Presiden Jokowi di RSU Abdoel Moeloek Bandarlampung

640
BERBAGI
Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada para wartawan usai sidak di RSU Abdoel Moeloek Bandarlampung, Jumat, 15 November 2019. Foto: Setkab
Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada para wartawan usai sidak di RSU Abdoel Moeloek Bandarlampung, Jumat, 15 November 2019. Foto: Setkab

TERASLAMPUNG.COM — Sebelum bertolak ke Kabupaten Mesuji untuk meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS) ruas Terbanggi Besar (Lampung) – Kayuagung (Sumsel), Jumat (15/11/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSU Abdoel Moeloek (RSUAM) Bandarlampung. Di rumah sakit milik Pemprov Lampung ini, Jokowi meninjau instalasi rawat jalan dan pemanfaatan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Terkait BPJS Kesehatan, Presiden Jokowi menggali informasi tentang pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien.

“Saya hanya ingin memastikan apakah yang namanya Kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien, yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS,” kata Presiden.

Dari penuturan pasien, Presiden memperoleh informasi bahwa proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan yang ia temui di rumah sakit tersebut justru lebih banyak didominasi oleh peserta program BPJS Kesehatan di luar pembiayaan negara atau daerah yang berarti membayar iuran secara mandiri. Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh anggaran APBN.

Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah peserta dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai anggaran APBD yang mencapai 37.887.281 peserta berdasarkan data yang sama. Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019) ditanggung oleh negara.

“Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari Pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,”kata Jokowi.

Dengan proporsi tersebut, Presiden mengatakan, seharusnya defisit BPJS Kesehatan yang saat ini terjadi dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta.

“Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” ujarnya.

Turut mendampingi Presiden dalam sidak tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Loading...