Beranda Hukum Ini Kata Akademikus dan LBH Bandarlampung Soal Revisi UU KPK

Ini Kata Akademikus dan LBH Bandarlampung Soal Revisi UU KPK

40
BERBAGI
Diskusi Revisi UU KPK di LBH Bandarlampung, Senin, 16 September 2019.
Diskusi Revisi UU KPK di LBH Bandarlampung, Senin, 16 September 2019.

TERASLAMPUNG.COM — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mengadakan diskusi publik bertajuk “Tolak Revisi Undang-Undang KPK”, di Kantor LBH Bandarlampung, Senin 16 September 2019.

Ada tiga pemantik diskusi salah satunya akademikus Universitas Lampung (Unila) Renaldi Amrullah, yang mengungkapkan KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat kenapa harus diubah undang-undangnya.

“KPK itu lembaga yang bisa dipercaya dan bagus ini hasil survey lho, kenapa harus diubah undang-undangnya. Soal dewan pengawas, kalo sudah bagus kok dibuatin pengawas,” ungkapnya.

Menurut Renaldi, aneh jika penyadapan harus mendapat izin dari pihak lain. Sebab, kata dia,  selama ini penyadapan tidak pernah bermasalah dan hanya digunakan di persidangan.

“Dari hasil perekaman kami selama sidang kasus korupsi jaksa KPK saat bertanya kepada terdakwa hanya butuh penegasan saja. Jika terdakwa mengelak baru dibuka penyadapannya. Lho yang kek gitu mo diatur, kalau koruptor pasti senang,” kata dosen Unila yang pernah bekerjasama dengan KPK untuk merekam sidang-sidang kasus korupsi di Lampung itu.

Sementara itu Yusdianto, juga dari Fakultas Hukum Unila, mempertanyakan alasan DPR  dan pemerintah yang tidak melibatkan publik dan KPK dalam melakukan revisi undang-undang KPK.

“Gambaran sederhannya: jika kita ingin masuk rumah kita kan bertanya apa yg harus diperbaiki. Lha ini revisi tanpa meminta masukan dari publik terutama kepada penggiat anti korupsi juga kampus juga KPK, untuk kami menyesalkan,” tegasnya.

Yusdianto juga menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ikut menyetujui pembahasan rancangan UU KPK. Menurut Yusdioanto,  Presiden Jokowi pada masa awal pemerintahan periode pertama (2016) begitu tinggi interesnya dengan penguatan KPK.

“Saya melihatnya pada periode kedua (2019) Pak Jokowi sepertinya melemah. Itu ditunjukkan dengan mengirim surat presiden (Supres) menyetujui RUU KPK itu,” ujarnya.

Direktur LBH Bandarlampung Chandra Muliawan yang juga didapuk menjadi pemantik dalam diskusi tersebut mengungkapkan akan melakukan tindakan hukum apabila RUU KPK itu dijadikan undang-undang.

“LBH Bandarlampung berada diposisi yang menolak RUU KPK, jika RUU tersebut jadi undang-umdang. Kami masyarakat sipil akan akan melakukan upaya hukum, kita sama-sama paham proses RUU tersebut cacat formil nanti kita akan uji itu,” tegas Chandra.

Diskusi publik tolak revisi undang-undang KPK itu, LBH Bandarlampung mengundang Kejaksaan Tinggi Lampung dan Ketua DPRD Lampung, sayangnya keduanya tidak dapat hadir.

Loading...