Beranda Pendidikan Ini Kata Ombudsman soal Pungli oleh Komite Sekolah di Bandarlampung

Ini Kata Ombudsman soal Pungli oleh Komite Sekolah di Bandarlampung

430
BERBAGI
Kepala Ombudsman Lampung, Nur Rakhman Yusuf
Kepala Ombudsman Lampung, Nur Rakhman Yusuf

TERASLAMPUNG.COM –– Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf mengingatkan komite sekolah untuk kreatif dan inovatif dalam mencari dana untuk peningkatan kualitas sekolahnya. Menurut Nur Rakhman, komite sekolah seharusnya patuh pada Permendikbud yang melarang melakukan pungutan atau pungutan liar (pungli) kepada para orang tua siswa.

“Komite sekolah harus kreatif dan inovatif dalam penggalangan dana dalam melaksanakan fungsinya untuk memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Kalau Cuma minta ke orang tua murid apakah itu kreatif,” kata Nur Rokhman, Kamis (14/11/2019), menanggapi kasus komite sekolah SDN Pinang Jaya Bandarlampung yang minta dana kepada para walimurid untuk membangun pagar sekolah.

Menurutnya, untuk menggalang dana komite sekolah seharusnya memahami Permendikbud nomor 75 tahun tahun 2016.

“Komite sekolah harus memahami rambu-rambu yang ditetapkan Kemendikbud.Komite selolah harus bisa membedakan pungutan dan sumbangan,” kata dia.

Nur Rakhman menegaskan, pungutan adalah uang yang dikumpulkan secara kontinu dan jumlahnya ditentukan, sedangkan sumbangan besaran uangnya tidak ditentukan.

“Pungutan jelas dilarang Kemendikbud,”katanya.

Ketika ditanyakan praktik uang komite sekolah yang sudah bertahun-tahun berjalan di SMPN-SMPN yang ada di Kota Bandarlampung, Nur Rakhman Yusuf merasa baru mengetahui ada praktik seperti itu.

“Ini informasi yang baru saya tahu dan akan saya jadikan masukan dan kami akan mengkajinya,” katanya.

Untuk diketahui, SMPN yang ada di Kota Bandarlampung membagi dua klasifikasi murid. yaitu, siswa/siswi melalui program bina lingkungan (Biling) dan program reguler.

Program Biling untuk anak dari keluarga kurang mampu, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan. Biaya pendidikan para siswa/siswii Biling dibayar oleh Pemkot Bandarlampung. Tiap siswa/siswi biaya pendidikannya sebesar Rp 70 ribu per bulan atau Rp840 ribu per tahun ditanggung oleh Pemkot Bandarlampung.

Sementara itu, para siswa SMP reguler di Bandarlampung harus membayar biaya pendidikan. Mereka juga kerap menjadi korban pungutan oleh komite sekolah.

Dandy Ibrahim

Loading...