Beranda Hukum Ini Kata Twitter Soal Penyebar Konten Porno akan Didenda Rp100 Juta

Ini Kata Twitter Soal Penyebar Konten Porno akan Didenda Rp100 Juta

357
BERBAGI
Ilustrasi pornografi (dok Sky News)

TERASLAMPUNG.COM — Para penyebar konten porno di media sosial kini tidak bisa lagi seenaknya beraksi. Pemerintah akan memberikan sanksi tegas berupa denda Rp100 juta untuk tiap konten yang disebarkan. Namun, yang terkena saknsi adalah penyelanggara sistem elektronik (PSE) yang membiarkan konten porno itu tersebar bebas di dunia maya.

Menanggapi hal itu, Twitter Indonesia angkat bicara. Menurut Chief Reprenstative dan Head of Public Policy Twitter Indonesia, Agung Yudha, pihaknya terus bersosialisasi dan berkoordinasi dengan Kominfo untuk mencegah konten porno lolos di platform Twitter.

“Saat ini kami masih ada kelanjutan diskusi mengenai aturan yang baru disahkan pada Oktober lalu. Pembahasan ini dilakukan terutama mengenai dampak dan konsekuensi administratif peraturan tersebut,” kata Yudha, seperti dirilis Antara, Rabu, 11 Desember 2019.

Sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan pengenaan denda mulai dari Rp 100 juta jika menemukan konten pornografi di platform elektronik, termasuk media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengenakan denda sebesar Rp 100 juta per konten jika pada platform kedapatan masih menyiarkan hal-hal yang dilarang dalam Undang-undang di Indonesia, termasuk pornografi dan perjudian.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan pada awal Desember lalu menyatakan sanksi keras ini bersifat segera dilakukan. Karena platform termasuk media sosial, memiliki kemampuan untuk mendeteksi secara otomatis konten pornografi.

Sementara untuk konten negatif lainnya, seperti ujaran kebencian, Kementerian Kominfo akan memberikan tenggat waktu kepada PSE untuk meninjau dan menindaklanjuti konten tersebut. Jika PSE melewati tenggat waktu yang diberikan, pemerintah akan mengenakan sanksi berupa denda maupun sanksi administratif lainnya, hingga pemblokiran sampai masalah konten tersebut ditangani.

Denda bagi penyebar konten porno itu untuk baru akan berlaku pada Oktober 2020, setahun setelah peraturan disahkan. Saat ini pemerintah sedang melakukan sosialisasi kepada penyelenggara sistem elektronik.

Tempo

Loading...