Beranda News Pusiban Ini Kata Wakil Ketua KPK Soal Pengangkutan Batu Bara dan Illegal Logging...

Ini Kata Wakil Ketua KPK Soal Pengangkutan Batu Bara dan Illegal Logging di Lampung

551
BERBAGI
Wakil Ketua KPK (kanan, berkaca mata) usai bertemu dengan Gubernur Arinal Djunaidi, Kamis, 29 Agustus 2019.
Wakil Ketua KPK (kanan, berkaca mata) usai bertemu dengan Gubernur Arinal Djunaidi, Kamis, 29 Agustus 2019.

TERASLAMPUNG.COM — Pengangkutan bartu bara dengan truk-truk besar yang melintasi jalan nasional di Lampung menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK juga fokus menyoroti masalah pembalakan liar (illegal logging) di Lampung.

BACA: Andi Surya: Perekonomian Nasional Terancam Truk Batubara di Way Kanan

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Laode Syarif saat bertemu dengan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, di  di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Kamis (29/8/2019).

“Selain membantu penyelesaian yang dihadapi Pemprov Lampung, KPK juga untuk membantu Pemerintah Provinsi Lampung guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami juga membantu Pak Gubernur untuk meningkatkan PAD mulai dengan pendataan aset, pendataan ketaatan bayar pajak agar hal tersebut bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi Pemprov Lampung,” kata Laode Syarif.

Menurut Laode, selain pengangkutan batu baru dengan truk-truk besar melintasi jalan nasional sehingga menyebabkan jalan nasional di Lampung cepat rusak, illegal logging masalah penertiban  perikanan di Provinsi Lampung juga harus segera bisa diatasi.

“KPK datang membantu Gubernur agar hak-hak keuangan yang seharusnya dipungut pemerintah didapat, sehingga PAD bisa meningkat. Kami tidak bermaksud untuk memajaki semua orang, sehingga investasi jadi terganggu, kita ikut regulasi yang berlaku untuk dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat Lampung,” kata Laode.

Gubernur Arinal mengapresiasi bantuan yang akan diberikan KPK guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Provinsi Lampung.

Arinal mengatakan Pemprov Lampung akan menyiapkan regulasi untuk mengatur angkutan batu bara yang melintas jalan nasional di Provinsi Lampung.

“Aturan kita jalankan tapi solusi harus kita berikan agar bisnis tetap jalan tapi tidak mengganggu,” katanya.

Sedangkan mengenai pajak alat berat di beberapa perusahaan, Gubernur menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban semua pihak.

“Pajak aset sedang ditata. Pajak adalah keharusan. Untuk itu kita akan inventarisir. Semua pengusaha, BUMN tanpa terkecuali termasuk juga masyarakat yang punya alat berat harus dipungut pajaknya,” tegas Gubernur.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan konflik di kawasan Register 45, Mesuji.

Ia mengatakan jika perlunya campur tangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup guna menyelesaikan konflik ini.

“Kewenangan Gubernur, Kapolda dan TNI dalam pengamanan yang bersifat pidana, langkah kebijakan selanjutnya adalah kewenangan dari Kementerian Kehutanan,” kata dia.

BACA: Komunitas Lampung Peduli Geosfer Menolak Batubara untuk PLTU

Terkait masalah Register 45 , Laode mengatakan jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan karena terkait kebijakan pusat, maka pihaknya akan membantu melakukan rapat koordinasi dengan kementerian terkait.

Laode mengatakan KPK dan aparat akan berupaya agar masalah Register 45 selesai hingga tuntas.

“Jangan hanya memadamkan api, tetapi harus dipadamkan sumbernya,” ujar Laode Syarif.

Loading...