Ini Klarifikasi Lengkap Mustafa Terkait Rumor Terkena OTT KPK

  • Bagikan
Calon Gubernur No urut. 4, Mustafa didampingi tim kuasa hukumnya, Wahrul Fauzi Silalahi saat menggelar konferensi pers di rumah pemenangannya terkait isu OTT oleh KPK, Kamis (15/2/2018).

Zainal Asikin | Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG — Calon Gubernur Lampung No. 4, Mustafa menepis isu yang pada Rabu malam (14/2/2018) membuat heboh Lampung, yang menyebutkan bahwa dirinya menjadi salah satu diantara ke-14 orang yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satuan tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa adalah Bupati lampung Tengah yang sejak 12 Februari 2018 lalu, ditetapkan sebagai calon Gubernur Lampung yang berpasangan dengan Ahmad Jajuli. Pasangan keduanya, diusung oleh koalisi Partai NasDem, PKS dan Hanura.

“Berita bahwa saya terkena OTT KPK, itu tidaklah benar. Jadi sekali lagi saya nyatakan dan tegaskan, bahwa kabar berita itu tidak benar,”ujar Mustafa didampingi tim kuasa hukumnya, Wahrul Fauzi Silalahi saat menggelar konferensi pers di Rumah Pemenangan Mustafa – Ahmad Jajuli (Mustafa Aja),di Bandarlampung, Kamis (15/2/2018).

Mustafa mengungkapkan, sejak dirinya maju dan menjadi kandidat calon Gubernur Lampung, sudah sangat disibukkan dengan berbagai kegiatan dalam pencalonannya tersebut. Bahkan setelah ditetapkan sebagai calon Gubernur, dirinya sudah meninggalkan aktifitasnya di pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah.

Sesuai berdasarkan dengan Undang-Undang, lanjut Mustafa, bahwa sudah tidak boleh atau tidak ada lagi yang melekat pada dirinya, baik itu dari segi pengawalan, kendaraan dinas ataupun hal yang lainnya.

“Saya berharap, untuk semua keluarga, tim sukses (timses) dan seluruh masyarakat Lampung tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Doakan saya, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar hingga usai pemilihan nanti,”ungkapnya.

Dikatakannya, mengenai masalah pinjaman dana yang dimaksudkan, sebelumnya memang sudah di paripurnakan dan dirinya sudah menyerahkan semuanya kepada Dewan. Tinggal bagaimana mereka mau membahasnya atau tidak, karena dirinya hanya sebatas mengajukan saja.

“Jadi saya tegaskan, bahwa saya siap dipanggil sebagai saksi oleh KPK dengan adanya OTT yang diduga melibatkan pejabat Pemda dan anggota DPRD lampung Tengah,”terangnya.

Mustofa pun menegaskan, bahwa dirinya mendukung penuh upaya atau langkah-langkah yang dilakukan KPK dalam rangka penegakkan hukum, jika memang diperlukan ia siap menghadap dan memberikan keterangan sepanjang yang diketahuinya.

Mengenai hal tersebut, lanjut Mustafa, tidaklah ada persoalan karena sebenarnya memang tidak ada persoalan.

“Saya ingin mewujudkan Lampung, melahirkan seorang pemimpin yang nantinya betul-betul peduli dan disenangi oleh rakyatnya,”tandasnya.

Saat disinggung apakah ada kekhawatiran terkait dengan para pejabat Pemkab dan anggota DPRD Lampung tengah yang terjerat OTT oleh KPK , Mustafa menuturkan, sejauh ini dirinya belum mengetahui secara pasti terkait dengan OTT tersebut. Sebab,kata Mustafa, dirinya baru saja tiba dari Jakarta semalam, usai melakukan pemeriksaan kesehatannya di Rumah Sakit Harapan Kita.

Diketahui sebelumnya, Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Tengah dan Jakarta terhadap sejumlah anggota DPRD, pejabat Pemda, pegawai Pemkab dan pihak swasta, Rabu (14/2/2018). Dalam OTT tersebut, KPK menegaskan tidak mengamankan Kepala Daerah.

“Ya benar ada OTT, tapi tidak ada kepala daerah yang kami amankan sampai saat ini,”ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, Kamis dinihari (15/2/2017).

Febri menyebutkan, dalam OTT tersebut, ada sekitar 14 orang yang diamankan di Lampung Tengah dan Jakarta dari berbagai unsur yakni dari eksekutif, legislatif dan swasta. Selain itu juga, disita uang tunai pecahan Rp 100 ribu yang ditemukan di dalam kardus.

“Memang ada 14 orang yang diamankan, ada anggota DPRD, pejabat Pemda, pegawai Pemda dan swasta. Ditemukan juga, uang pecahan Rp 100 ribu di dalam kardus. Untuk nominalnya, sekitar Rp 1 miliar,”jelasnya.

Uang senilai Rp 1 miliar itu, kata Febri, diduga menjadi hadiah dari pihak Pemkab untuk DPRD Lampung Tengah. Dari OTT tersebut, ada dugaan kebutuhan persetujuan antara Pemkab Lampung Tengah dengan DPRD. Persetujuan itu, terkait pinjaman daerah ke perseroan di pusat.

  • Bagikan