Ini Masukan F-Demokrat dan F-PKS Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD Bandarlampung 2020

  • Bagikan
Walikota Eva Dwiana menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bandarlampung.
Walikota Eva Dwiana menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bandarlampung.

TERASLAMPUNG.COM — Fraksi-fraksi di DPRD Kota Bandarlampung menyetujui Rencana Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk dibawa ke tingkat selanjutnya untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Hal itu disampaikan delapan fraksi dalam pandangan umum di Sidang Paripurna Tingkat I yang dipimpin Wakil Ketua III Edison Hadjar dengan agenda Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 dan Penyampaian Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bandarlampung, Jumat, 2 Juli 2020.

Meski semua fraksi menyetujui, tetapi para anggota dewan juga memberi sejumlah catatan. Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Agus Purwanto, misalnya, menyarankan Pemkot Bandarlampung meningkatkan kinerja pendapatan APBD dari pajak, terutama lebih memaksimalkan penagihan terhadap penunggak pajak.

Kemudian Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Agus Djumadi, mengungkapkan kondisi APBD saat ini sangat memprihatinkan. Menurut Agus,  pendapatan daerah terus merosot akibat pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi nasional, sementara di sisi lain banyak kegiatan infrastruktur yang tetap dilaksanakan.

“Efeknya, pada akhir tahun 2020 kegiatan di organisasi perangkat daerah yang lain banyak yang tidak terlaksana, hanya 50-60%. Bahkan kegiatan rutin tidak terlaksana, tunjangan kinerja ASN tidak terbayar, pembayaran terhadap pihak rekanan dan kewajiban pembayaran pemkot yang harus ditunaikan lainnya,” katanya.

Karena itu, Fraksi PKS meminta agar Walikota Bandarlampung  bisa menentukan mana pembangunan yang prioritas mana yang tidak.

“Kalau ada yang bisa ditunda kita tunda, agar tidak mengganggu kinerja seluruh OPD yang lain, yang akhirnya membuat program kegiatan yang sudah ditargetkan tidak bisa tercapai hanya karena pemkot memprioritaskan kegiatan infrastruktur saja. Stop lelang, sampai dengan kondisi APBD sehat, kecuali hal-hal mendesak yang tahun ini harus terbangun,” ungkap Agus Djumadi.

Sementara itu, Walikota Eva Dwiana dalam sambutannya menanggapi masukan dari fraksi-fraksi tersebut mengatakan penurunan PAD disebabkan banyaknya pengusaha yang mengalami penurunan pendapatannya/omzet.

“Otomatis pendapatan dari sektor pajak dan retribusi menurun kemudian belum maksimal juga pengenaan denda bagi penunggak pajak karena hanya dikenakan sangsi denda sebesar 2 persen per bulan dari pokok pajak,” jelas Walikota Eva Dwiana.

Sedangkan untuk sektor belanja daerah walikota menjelaskan, Pemkot dalam mengalokasikan belanja daerah tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada tahun anggaran 2020 dianggarkan untuk belanja pendidikan dan kesehatan.

“Belanja pendidikan yang disalurkan melalui program Bina Lingkungan (Biling) sedangkan kesehatan melalui Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM). Ke depan untuk meningkatkan percepatan ekonomi masyarakat, Pemkot akan menggulirkan program penyaluran kredit modal usaha mikro produktif bagi pelaku usaha UMKM dengan bunga nol persen dengan menggandeng salah satu bank pemerintah,” ujar Eva Dwiana.

Dandy Ibrahim

  • Bagikan