Beranda Teras Berita Ini Penjelasan Kadis Sosial Lampung tentang Data Penerima Rastra dan PKH

Ini Penjelasan Kadis Sosial Lampung tentang Data Penerima Rastra dan PKH

317
BERBAGI
Kadis Sosial Sumarju Saeni mengecek data ribuan keluarga miskin yang disampaikan SPRI.

TERASLAMPUNG.COM — Pada Kamis lalu (8/3/2019) ratusan warga Bandarlampung  yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) berunjuk rasa di depan Kantor Pemprov Lampung.

Mereka menuntut adanya keterbukaan Pemerintah dalam mendata Basis Data Terpadu (BDT) terkait penerima bantuan Progra Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan nontunai Beras Sejahtera (Rastra) dari Kementrian Sosial.

Menurut Ketua SPRI Lampung, Badri, penyaluran program PKH dan Rastra harus dilakukan perbaikan.

“Ada ribuan data rumah tangga miskin yang belum tercatat dalam BDT (Basis Data Terpadu) dan tidak menjadi sasaran penerima bansos PKH – Rastra,”ujar Badri.

Badri meminta perombakan ulang basis data terpadu, adanya pelibatan rakyat dalam penetapan BDT, dan memperbesar anggaran bansos PKH – Rastra.

Menanggapi hal itu, Kadis Sosial Pemprov Lampung Sumarju Saeni mengatakn terkait data pendidik miskin telah disebutkan dalam UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam Pasal 8-11.

Menurut Sumarju masyarakat yang merasa miskin bisa mengusulkan ke Kepala Desa atau Kelurahan.

“Selanjutnya dari Kelurahan naik ke Kecamatan sehingga akan menjadi Surat Keputusan Bupati. Baru setelah itu, disampaikan ke tingkat Provinsi dan akan disampaikan ke Menteri Sosial. “Dan yang memiliki kewenangan tentang masalah data adalah Badan Pusat Statistik (BPS),” terangnya.

Dari data yang diperoleh dari BPS akan dilakukan verifikasi dan validasi.

Menurut Sumarju,  dalam UU No 13,  Mensos juga menyebutkan ada 14 kriteria terkait masyarakat miskin.

“Dari hal tersebutlah, lahirlah Keputusan Menteri Sosial. Dan ketika telah ditetapkan, maka akan masuk ke dalam data BDT, terutama terkait dengan penerima bantuan Program PKH dan Rastra,” ujar Sumarju.

Ia menjelaskan BDT tersebut tidak serta merta bertambah, karena hal itu berdasarkan tahun anggaran. Paling cepat dilakukan di APBN Perubahan di bulan Oktober-November 2018.

“Kami mengucapkan terima kasih atas masukan dari SPRI karena masalah BDT ini telah disampaikan. Tolong sampaikan data ini ke Kepala Desa untuk dimasukkan sebagai data awal terkait masalah data miskin. Dan kami akan mengkoordinasikan ke Kepala Desa dan Lurah yang kurang paham terkait hal ini,” katanya.