Beranda Hukum Ini Penjelasan PT KAI Tanjungkarang Soal Lahan di Pinggiran Rel

Ini Penjelasan PT KAI Tanjungkarang Soal Lahan di Pinggiran Rel

590
BERBAGI
Deputi Divre IV Tanjungkarang, Asdo Astriviyanto
Deputi Divre IV Tanjungkarang, Asdo Astriviyanto

TERASLAMPUNG.COM — PT Kereta Api (KAI) Divre Tanjungkarang membantah bahwa lahan- lahan di pinggiran rel KA (grondkaart) merupakan tanah negara telantar yang masuk dalam gambar grondkart Belanda, sebagaimana disampaikan anggota DPD RI asal Lampung, Andi Surya, pada Juli 2018.

Menurut PT KAI, pernyataan Andi Surya itu tidak berdasar dan menunjukkan kekurangpahamannya tentang groundkaart sebagai alas hak kepemilikan tanah yang dipunyai PT. KAI.

“Andi Surya mengatakan bahwa groundkaart bukan merupakan alas hak atau status hak sehingga masyarakat yang menempati bantaran rel KA bisa memperoleh haknya sesuai UU PA no. 5/60, pemahaman ini selalu disampaikan kepada masyarakat yang menempati tanah di sekitar bantaran rel kereta api perihal kepemilikan tanah di sekitar jalur kereta api maupun di emplasemen stasiun kereta api. Pernyataan itu provokatif dan perlu diluruskan,” kata Deputi Divre IV Tanjungkarang, Asdo Astriviyanto, melalui rilis yang diterima teraslampung,com, Minggu (19/8/2018).

Asdo menegaskan, hal mendasar yang perlu dipahami adalah: PT Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan pelat kuning adalah pihak yang sah sesuai undang-undang atas kepemilikan lahan.

“Adapun mengenai apa yang disampaikan oleh Andi Surya bahwa warga punya hak atas lahan di bantaran rel KA adalah keliru besar. Pemahaman Andi Surya perihal pertanahan perlu dipertanyakan. Apalagi Andi Surya menyampaikan bahwa Grondkaart adalah tidak sah. Ini informasi yang sangat salah dari Andi Surya. Perlu diketahui bersama, Grondkaart sangat kuat dijadikan alat bukti bagi PT. KAI (Peresero) sebagai alas hak maupun bukti atas lahan, diantaranya Pertama, Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria No. 09 Tahun 1965 menyebutkan bahwa Grondkaart merupakan dasar kepemilikan tanah dan bisa menjadi dasar sertifikasi,” katanya.

Menurut Asdo,  sesuai Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. B-11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1994 menyebutkan bahwa tanah-tanah yang diuraikan dalam Grondkaart pada dasarnya adalah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai Aktiva Tetap PERUMKA (PT. KAI).

Berkenaan dengan hal itu, kata Asdo, tanah-tanah tersebut perlu dimantapkan statusnya menjadi milik/kekayaan Perumka (PT. KAI).

“Selain itu ada PP No. 8 Tahun 1953 yang menyatakan semua perusahaan eks-Belanda menjadi milik negara,” katanya.

Sementara Manajer Humas PT KAI Tanjungkarang, Sapto Hartoyo,mengatakan, semua aset PT KAI (Persero) berkapasitas sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW), Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970, Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994, dan peraturan perundangan lainnya mengenai kekayaan negara, Dan diperakuat dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 pasal 8 yang menegaskan bahwa semua tanah BUMN adalah tanah negara.

BACA: Andi Surya: PT KAI tak Berhak Memagar dan Pasang Plang di “Groundkaart”

“Tanah yang telah dibuktikan dengan Grondkaart sudah pasti merupakan tanah milik negara/pemerintah sehingga tidak perlu lagi melewati proses konvensi dalam PP No. 11 Tahun 1961, yang menuntut konvensi hak barat karena status tanah pemerintah tidak termasuk dalam hak-hak barat tersebut yakni eigendom, erfpacht, gebruik recht atau opstal,” kata dia.

Sapto mengatakan, Grondkaart memiliki kekuatan hukum ganda dan diakui oleh negara.

“Sekadar informasi, tidak hanya lahan milik PT. KAI, BUMN lain seperti Pertamina dan PLN juga menggunakan Gronkaart sebagai alas hak. Bahkan istana negara dan lapangan monumen nasional pun juga menggunakan Gronkaart sebagai alas hak,” kata Sapto.

Seblumnya, Andi Surya mengaitkan permasalahan Grondkaart dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menurutnya masyarakat yang sudah menempati wilayah grodkaart lebih dari 20 tahun bisa mengajukan sertifikasi kepada BPN, padahal sudah ada regulasi yang mengatur tentang pendaftaran tanah tersebut.

Mengutip Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, Prof.Dr. Anwar Borahima, SH., M.H. bagi para penghuni yang tinggal lebih dari 20 tahun, maka belum tentu menjadi pemilik atas tanah tersebut, kecuali kalau mereka memperolehnya dengan jalan peralihan hak, seperti jual beli, hibah, atau wasiat. Jadi bagi pihak-pihak yang menguasai tanah negara maupun orang lain yang hanya bermodalkan jangka waktu 20 tahun tanpa memiliki bukti-bukti yang kuat maka tidak berhak menerbitkan sertifikat.

“Soal pemahaman PT. KAI hanya mengelola tanah 6 meter batas kiri dan kanan rel seperti yang dijelaskan Andi Surya pun juga salah, karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 pasal 36 tidak ada penjelasan mengenai kepemilikan aset. Pasal 36 lebih menjelaskan bahwa jalur kereta api meliputi Ruang manfaat jalur kereta api (Rumaja), Ruang milik jalur kereta api (Rumija) dan Ruang pengawasan jalur kereta api (Ruwasja) dengan batas lahan berbeda-beda sesuai fungsinya, dengan tujuan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api. Sementara di pasal 38 ditekankan Ruang manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum,” katanya.

“Jika menuruti pola pikir Andi Surya, maka bisa dibayangkan negara ini akan dihabisi oleh warganya sendiri karena banyak pihak yang berlomba-lomba menguasai aset negara demi kepentingan pribadi,” tambahnya.

Sapto berharap masyarakat yang menempati tanah disepanjang bantaran rel kereta api tidak terprovokasi dengan pernyataan Andi Surya bisa memberi bantuan untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah tersebut.

“Masyarakat kami imbau berikir lebih jernih. Jika masyarakat ingin mengetahui status tanah di bantaran rel kereta api lebih baik mereka datang ke Unit Aset PT. KAI (persero) untuk memastikannya,” katanya.

Loading...