Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi--Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara (KPU Lampura), Horizon menyatakan ‘penyunatan’ anggaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) itu memang benar adanya. Menurutnya, pemotongan ini telah sesuai dengan aturan yang ada.
“Itu bukan pemotongan tapi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh)” terang Horizon saat ditemui di gudang logistik KPU, Senin (15/4/2019).
PPN dan PPh itu memang diatur dalam aturan sehingga mereka hanya menjalankan amanat peraturan saja. Kendati demikian, ia mengakui bahwa pihaknya dan PPK lemah dalam sosialisasi besaran PPN dan PPh ini kepada pihak KPPS sehingga menjadi kisruh seperti saat ini.
“Kami sudah sampaikan mengenai PPN dan PPh ini kepada PPK. Mungkin, karena padatnya aktivitas membuat mereka kurang menyosialisasikannya kepada KPPS,” dalihnya.
Horizon mengatakan, banyak KPPS yang mengancam mundur lantaran tidak terima dengan besaran PPN dan PPh yang mereka keluarkan. Hal ini juga telah disampaikan olehnya kepada Ketua KPU, Marthon.
Namun, karena yang mereka lakukan bukanlah pemotongan melainkan hanya menjalankan amanat aturan, pimpinan KPU mempersilakan anggota KPPS untuk mundur jika memang tidak terima dengan besaran PPN dan PPh itu.
“Pak Ketua KPU bilang, silakan mundur. Nanti, kami akan rekrut anggota KPPS yang baru,” kata dia.
Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara (KPU Lampura) santer dikabarkan ‘menyunat’ anggaran seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayahnya.
Akibat pemotongan yang diduga ‘sepihak’ ini, sejumlah KPPS dikabarkan mengancam akan mengundurkan diri. Adapun anggaran yang diduga dipotong itu meliputi alat tulis kantor dan konsumsi, pembuatan TPS, honorarium KPPS (ketua dan anggota), petugas perlindungan masyarakat.
“Sebelumnya, kami tidak pernah tahu kalau ada pemotongan anggaran itu. Kami tahunya sesaat sebelum akan menerima uang tersebut,” kata salah seorang anggota KPPS yang menolak disebutkan namanya.
Lantaran belum mengetahui secara jelas apa alasan di balik pemotongan tersebut, pihaknya belum mau menerima uang itu. Baru hari ini, mereka mau menerima anggaran tersebut setelah mendapat penjelasan atau bukti pemotongan itu dari bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Kalau sebelumnya mereka sosialisasi mungkin kami tidak akan kaget seperti ini. Tapi, ini kan tidak. Tahu – tahu main potong saja,” keluhnya.
