| Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Istanaa Bogor, Jumat (23/1). |
JAKARTA, Teraslampung. com — Presiden Joko Widodo tak kunjung bersikap tegas terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditengarai sarat muatan politis dan bentuk kriminalisasi. Jokowi menanggapi penangkapan Bambang Widjojanto dengan bahasa normatiff, masih memercayai KPK dan Polri bisa saling menghargai untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Ia menegaskan tidak akan mengintervensi KPK dan Polri.
“Agar prosesnya bisa berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun, baik dari LSM, partai politik, pejabat, dan juga saya sendiri,” kata Presiden Jokowi dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta, Sabtu (24/1).
Jokowi meminta agar siapa pun juga tidak mengintervensi proses hukum, yang tengah ditangani kedua institusi penegak hukum itu, baik pada Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Polri. Presiden Jokowi meminta KPK dan Polri bekerja bahu-membahu untuk memberantas korupsi.
“Jadi, kalau menurut saya, ya kita harus memberikan ruang kepada KPK, kepada Polri, untuk keduanya membuktikan bahwa mereka sudah bertindak benar dan tidak boleh (ada) intervensi di atas hukum. Kalau kita mengintervensi proses hukum nanti juga akan diteriaki,” ujar Jokowi.
Presiden menegaskan, baik KPK maupun Polri agar tidak dikorbankan. Karena itu, Presiden berharap, tidak gesekan antara KPK dan Polri.
Terkait dengan kasus calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Komisaris Jendral (Komjen) Polisi Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, maupun Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri, Presiden Jokowi meminta agar penanganan kasus oleh kedua institusi itu dilakukan secara transparan.
Pernyataan formalitas dan datar juga disampaikan Jokowi Jumat malam (23/1) di Istana Bogor.Di depan awak media, Jokowi hanya berharap agar KPK dan Polri memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan menghindari gesekan satu sama lain.
“Saya meminta agar institusi Polri-KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,” tegas Presiden Jokowi.
Pernyataan yang tidak tegas itulah yang kemudian menyebabkan reaksi dari banyak relawan yang dulu mendukungnya ketika Pilpres 2014.
Bambang Satriaji
