Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Ini Penyebab Pembahasan RPJMD Lampung Utara Lamban

Ini Penyebab Pembahasan RPJMD Lampung Utara Lamban

28
BERBAGI
Tabrani Rajab

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — (Calon) Ketua Fraksi PKB Lampung Utara, Tabrani Rajab angkat bicara seputar penyebab lambannya pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024. Penyebabnya tak lain karena macetnya komunikasi yang terjalin antara lembaga legislatif dan eksekutif.

BACA: Pengesahan RPJMD 2019-2024 Mulur, Pemkab Lampung Utara akan Konsultasi ke Pemprov

“Macetnya pembahasan RPJMD ini semua ‎karena faktor komunikasi yang beku antara eksekutif dan legislatif,” tegas Tabrani, di ruang Fraksi PKB, Selasa (10/9/2019).

Menurut Tabrani, jika komunikasi itu tidak mengalami kebekuan, kasus lambannya pembahasan RPJMD  tidak akan terjadi.

“Buktinya, dokumen RPJMD itu sampai hari ini tidak pernah ‎diserahkan oleh pihak eksekutif kepada kami. Saya tanya ke Sekwan (Sekretaris DPRD) belum diserahkan,” bebernya.

Pada prinsipnya, kata Tabrani, DPRD Lampung Utara siap duduk bersama dengan eksekutif untuk membahas RPJMD karena hal tersebut menyangkut kepentingan rakyat. ‎Namun, pembahasan RPJMD harus dilakukan semaksimal mungkin supaya efektif dan efisien.

“RPJMD itu perlu dikaji supaya ‎efektif dan efisien di masa mendatang,” katanya.

‎Sebelumnya, anggota DPRD dan Bupati Lampung Utara terancam tak akan menerima gaji atau hak keuangan lainnya selama tiga bulan karena pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)2019-2024 kemungkinan besar tidak tepat waktu.

BACA: Anggota DPRD dan Bupati Lampung Utara Terancam Tidak Digaji, Ini Penyebabnya

Potensi mulurnya RPJMD dari batas waktu yang ditentukan dikarenakan hingga detik ini masih belum ada komposisi pimpinan definitif DPRD Lampung Utara periode 2019-2024.

Sampai saat ini baru posisi Wakil Ketua II DPRD dan Wakil Ketua III DPRD yang telah diketahui pemiliknya. Wakil Ketua II‎ ditempati oleh Dedi Sumirat, sedangkan Wakil Ketua III ditempati oleh Joni Saputra.

Batas waktu pengesahan RPJMD Lampung Utara jatuh pada tanggal 25 September terhitung sejak pelantikan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara pada 25 Maret 2019 lalu. ‎Batas waktu enam bulan berikut sanksi tidak diberikannya gaji diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.‎

Loading...