Ini Penyebab Pengadaan Barang dan Jasa di Lampura Terlambat

  • Bagikan
Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi BPBJ Lampung Utara, Agusri Junaidi saat menjelaskan seputar proses yang harus dilalui dalam sebuah pengadaan barang dan jasa
Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi BPBJ Lampung Utara, Agusri Junaidi saat menjelaskan seputar proses yang harus dilalui dalam sebuah pengadaan barang dan jasa

Feaby | Teraslampung.com

Kotabumi–‎Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara menyatakan cepat atau lambannya proses pengadaan barang dan jasa bukan tergantung pada mereka melainkan pada perangkat daerah itu sendiri.

‎”Cepat atau lambannya proses pengadaan barang dan jasa itu bukan tergantung dari kami, tapi tergantung dari kesiapan para perangkat daerah itu sendiri,” jelas Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi BPBJ Lampung Utara, Agusri Junaidi, Rabu (11/8/2021).

Kesiapan yang dimaksudnya ialah berupa kesiapan mengenai dokumen pelengkap pengadaan barang dan jasa dari sebuah perangkat daerah. Dokumen‎ pelengkap dari perangkat ‎daerah harus segera disampaikan jika ingin barang dan jasa mereka diproses oleh BPBJ.

“Tanpa dokumen pelengkap itu, kami enggak bisa memrosesnya sesuai tahapan. Inilah yang sebenarnya ‎yang terjadi di balik keterlambatan sejumlah pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh perangkat daerah,” urainya.

‎Apa yang disampaikannya ini tujuannya bukan untuk menyudutkan satu perangkat daerah, melainkan hanya untuk menjelaskan aturan yang harus diikuti dalam proses pengadaan. Dengan demikian, pemahaman keliru yang selama ini berkembang dapat segera diluruskan.

“Pada intinya, proses pengadaan barang dan jasa itu merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya tanggung jawab kami,” kata dia.

Kendati demikian, ‎Agusri tak membantah bahwa pemahaman yang keliru seputar proses pengadaan barang dan jasa itu tak terlepas dari kesalahan mereka. Mereka belum begitu maksimal dalam menjelaskan seluruh proses yang harus dilalui dari tiap pengadaan.

“Kami akui mungkin sosialisasi atau pemahaman yang kami berikan kurang maksimal. Ke depannya, kami akan lebih gencar menyosialisasikan hal ini,” terangnya.

‎Sementara mengenai persoalan yang kerap dihadapi oleh perangkat daerah mengenai tidak adanya pegawai mereka yang memiliki sertifikat pengadaan sehingga kesulitan untuk menentukan Pejabat Pembuat Komitmen, Agusri mengatakan, persoalan itu sejatinya tidaklah serumit yang dibayangkan. Pejabat Pembuat Komitmen dapat diangkat dari kepala perangkat daerah atau kuasa pengguna anggaran.

“Kalau memang belum ada pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan, PPK-nya dapat diangkat dari kepala OPD atau kuasa pengguna anggaran, misalnya kepala bidang,” tutur dia.

  • Bagikan