Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Ini Penyebab Proses Penerbitan Perda di Lampung Utara Lambat

Ini Penyebab Proses Penerbitan Perda di Lampung Utara Lambat

147
BERBAGI

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lampung Utara seolah kurang proaktif dalam menyikapi ‎lambannya proses evaluasi sejumlah (Rancangan) Peraturan Daerah/Raperda) tahun 2017. Akibatnya, sejumlah Raperda yang masih dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung itu tak dapat segera diterapkan meski proses evaluasinya telah berlangsung nyaris satu tahun lamanya.

Proses evaluasi tiap Raperda yang dilakukan oleh pemerintah provinsi merupakan tahapan yang harus dilalui usai raperda – raperda itu disepakati untuk menjadi Perda oleh pihak eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten/kota. Usai evaluasi‎ kelar barulah pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan Raperda – raperda itu menjadi Perda sehingga dapat segera diterapkan sesuai tujuannya.

Padahal, penetapan pelbagai Raperda menjadi‎ Perda khususnya yang menyangkut mengenai retribusi sangatlah diharapkan oleh instansi terkait guna menggenjot capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, tujuan utama pembuatan Raperda yang berkaitan retribusi adalah untuk menggali pelbagai sumber potensi PAD.

Pelbagai Raperda tahun 2017 yang berkaitan dengan retribusi itu di antaranya Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Raperda Tentang Pajak Daerah.‎ Akibat belum dapat disahkan menjadi Perda, instansi – instansi terkait belum dapat segera menerapkannya di lapangan.

‎Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi ‎Daerah Lampung Utara, M. Saragih membenarkan belum dapat menerapkan ‘tarif’ retribusi baru dari sektor Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang peraturannya sendiri masih belum ditetapkan menjadi payung hukum yang sah.

“Kalau soal NJOP yang baru, kami masih belum menerapkan karena aturannya sendiri kami belum tahu apakah sudah ditetapkan atau belum menjadi Perda. Silakan tanya dengan Bagian Hukum,” katanya, Selasa (23/10/2018).

Kondisi yang sama juga diakui oleh Dinas Penanaman Modal dan ‎Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menurut Kepala Bidang Perizinan I DPMPTSP, Juni Riadi, pihaknya optimistis jika Raperda tahun 2017 yang berkaitan dengan retribusi akan membuat PAD Lampura mengalami kenaikan.

“Contohnya tarif retribusi mengenai ketinggian menara telekomunikasi yang mengalami perbedaan jika sudah di atas lima meter. Sayangnya, kami belum bisa memberlakukannya karena sampai sekarang kami belum terima Perda itu,” akuinya.

‎Di tempat berbeda, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lampung Utara melalui Kasubag Perundang – Undangan, Alwi Fikri membantah jika pihaknya kurang pro aktif dalam persoalan lambannya proses evaluasi pelbagai Raperda 2017.

Menurutnya, lamanya proses evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov Lampung dikarenakan pihak Pemprov harus berkoordinasi terlebih dulu dengan pihak kementerian khususnya mengenai Raperda seputar retribusi. Tujuannya supaya Raperda yang telah dibuat oleh tiap kabupaten tidak akan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Kami selalu berkoordinasi dengan pihak Biro Hukum Pemprov Lampung terkait persoalan ini. Mungkin dalam waktu dekat, hasil evaluasi akan segera turun dan dapat disahkan menjadi Perda.‎

Loading...