Ini Penyebab UNBK SMP di Lampura Seperti Makan Buah Simalakama

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–‎Bagai memakan buah simalakama. Inilah pepatah yang tepat untuk menjelaskan kondisi yang dialami oleh sejumlah kepala SMP di Lampung Utara terkait rencana pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP pada April 2019 mendatang.

Bagaimana tidak, di satu sisi rencana pelaksanaan UNBK ini merupakan imbauan langsung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara (Disdikbud Lampura). Di sisi lain, Disdikbud Lampura belum pernah sekalipun memberikan bantuan peralatan pendukung UNBK kepada tiap SMP.

Padahal, pelbagai peralatan seperti komputer/laptop, dan pemasangan jaringan internet serta peralatan pendukung lainnya yang diperlukan sangatlah diperlukan dan menelan biaya tak sedikit. ‎Jika hanya mengandalkan pihak sekolah, sudah barang pasti kemampuan pihak sekolah dalam mengadakan peralatan itu sangat terbatas karena hanya bertumpu pada dana Bantuan Operasional Sekolah.

Alhasil, pihak sekolah atau komite sekolah terpaksa harus mem‎utar otak bagaimana caranya sekolah – sekolah mereka dapat melaksanakan UNBK di tengah minimnya peralatan elektronik yang mereka miliki.

Tak jarang kebijakan dari pihak komite sekolah atau pihak sekolah mendapat respon negatif dari sejumlah kalangan terkait solusi dari persoalan UNBK tersebut. Di SMPN 3 Kotabumi, Lampura, misalnya, pihak komite sekolah mengambil inisiatif ‎untuk memungut sumbangan uang sekitar Rp500 ribu kepada wali murid melalui rapat komite sekolah dan para wali murid. ‎Keputusan pemungutan uang itu diambil tanpa sepengetahuan dari pihak sekolah.

‎Pemungutan sumbangan yang masih sebatas keputusan rapat (belum ditarik pungutan) tak ayal mengundang kontroversi di masyarakat. Akibatnya, pihak sekolah yang sedari awal tak pernah berencana meminta sumbangan kepada wali murid untuk pelaksanaan UNBK terpaksa kena getahnya.

Kepala SMPN 3 Kotabumi, Indrawati. menjelaskan sejak  awal pihaknya tak pernah berencana meminta sumbangan kepada para wali murid terkait pelaksanaan UNBK SMP. Sebab, dalam rapat antara pihak sekolah dan pihak komite sekolah, ia menawarkan pelbagai pilihan.

Pertama, meminjam laptop dari wali murid/dewan guru dan bergabung dengan sekolah lain yang sarana dan prasarananya yang lebih memadai. Kedua, menyewa laptop.

Rencana pemungutan sumbangan ini sama sekali tidak‎ ada dalam pilihan yang ditawarkannya dalam rapat tersebut.

“Hanya tiga pilihan itu yang kami tawarkan dalam rapat komite sekolah dan pihak sekolah pada akhir September kemarin. Jadi, rapat itu sama sekali tidak membahas adanya rencana pemungutan,” paparnya.

‎Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober, pihak komite sekolah mengadakan rapat untuk membahas sejumlah pilihan tersebut dengan para wali murid. Dalam rapat itu, pihak sekolah sama sekali tidak terlibat atau hadir karena itu mutlak wewenangnya komite sekolah. Ternyata, pembahasan terkait solusi pelaksanaan UNBK ini berkembang menjadi pemungutan yang kemudian mengundang reaksi negatif sejumlah kalangan.

“Keputusan untuk pemungutan sumbangan ini mutlak keputusan pihak komite sekolah dan para wali murid. Pihak sekolah sama sekali tidak turut andil atau terlibat dalam rapat tersebut,” kata dia.

‎Di tempat sama, Ketua Komite SMPN 3 Kotabumi, Susilo A membenarkan bahwa rencana penarikan sumbangan terkait UNBK ini merupakan hasil keputusan rapat komite sekolah dengan wali murid. Pihak sekolah sama sekali tidak terlibat dalam rapat tersebut.

“Memang benar sekali pihak sekolah ‎sama sekali tidak ikut terlibat dalam rencana penarikan sumbangan ini. Keputusan ini hasil rapat dari pihak komite sekolah dengan para wali murid,” jelasnya.

‎Susilo juga membenarkan sejumlah pilihan yang ditawarkan oleh pihak sekolah dalam rapat bersama antara pihak komite sekolah dan pihak sekolah. Kendati demikian, ternyata dalam rapat antara komite dan para wali murid, mayoritas wali murid tidak keberatan dengan usulan penarikan sumbangan yang ditawarkan oleh komite.

‎Di dalam rapat juga diputuskan bahwa memberikan kelonggaran kepada para wali murid yang kurang mampu dan telah memiliki laptop. Untuk kedua kriteria itu, pihak komite sekolah membebaskan mereka untuk tidak memberikan sumbangan tersebut.

“Bagi siswa kurang mampu tidak dibebankan memberikan sumbangan sepanjang menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu dan bagi yang punya laptop juga begitu,” papar dia.

‎Di sisi lain, Kepala Disdikbud Lampura, Suwandi membenarkan bahwa imbauan pelaksanaan UNBK itu berasal dari pihaknya. Bahkan, imbauan itu telah disampaikannya sejak dua atau tiga tahun silam.

“Imbauan itu sudah sejak dua atau tiga tahun lalu, saya sampaikan kepada para sekolah. Mestinya mereka sudah mulai menyediakan peralatannya dari dulu,” katanya.

Suwand juga tak membantah kalau pihak Disdikbud Lampura belum menyediakan peralatan pendukung yang dapat digunakan oleh tiap sekolah
‎dalam pelaksanaan UNBK. Sedianya, pihak sekolah telah mempersiapkan pelbagai peralatan itu sejak imbauan itu pertama kali ia keluarkan.

Sementar‎a terkait sumbangan yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, Suwandi mengatakan, ha itu sah – sah saja sepanjang kebijakan itu tidak membebankan para wai murid kurang mampu.

“Kalau memang pihak sekolah mau memungut sumbangan, silakan saja sepanjang tidak memberatkan siswa kurang mampu. Tapi, kalau peralatannya masih juga tidak memadai‎, silakan bergabung atau bekerja sama dengan sekolah – sekolah yang peralatannya lebih memadai,” tutur dia.