Ini Sejarah Perjalanan Organisasi LPAI

Bagikan/Suka/Tweet:

Zainal Asikin I Teraslampung.com

LAMPUNG–Perjalanan organisasi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), sebelumnya pernah dikenal dengan sebutan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak/Komnas PA) ini merupakan output dari Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA) yang dicanangkan Presiden RI tanggal 23 Juli 1997 bertepatan pada puncak Hari Anak Nasional (HAN).

GNPA tersebut, diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. 63/HUK/1997 tentang penggunaan Logo Perlindungan Anak. Kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Sosial RI No. 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang difasilitasi oleh Dapertemen Sosial RI (Kementerian Sosial RI) dan UNICEF.

Selanjutnya, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI No.9/HUK/1998 tentang Pengukuhan Kepengurusan LPA Pusat dan TIM Asistensi LPA yang membantu seluruh kegiatan kegiatan LPA. Kedua Surat Keputusan Menteri Sosial RI inilah selanjutnya menjadi cikal bakal atau dasar terbentuknya Lembaga Perlindungan Anak baik di Pusat maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Pada tanggal 26 -27 Oktober 1998, dilakukan pertemuan Forum Nasional Perlindungan Anak (FORNAS PA) untuk memilih Pengurus LPA Pusat (Komnas Anak) yang difasilitasi Departemen Sosial RI (Kementerian Sosial RI) dan UNICEF, dihadiri 150 stakeholder yang terdiri dari 6 unsur. Pertemuan ini menghasilkan 11 orang pengurus periode 1998-2001 dengan Ketua Umum Seto Mulyadi dangan Sekretaris Jendral Ibu Nafsiah Mboi.

Kemudin pada tahun 1999 oleh pengurus LPA Pusat (Komnas Anak) organisasi ini didaftarkan kepada Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, SH Nomor 6 Tanggal 17 Februari 1999 dengan nama Lembaga Perlindungan Anak.

Tanggal 23-25 Oktober 2001 dilaksanakan pertemuan Forum Nasional Perlindungan Anak (FORNAS PA) ke-2 untuk memilih pengurus LPA Pusat (Komnas Anak). Dalam pertemuan ini menghasilkan 11 orang Pengurus periode 2001–2006 dengan Ketua Dr. Seto Mulyadi dan Sekretaris Jendral Erwin Pardede.

Tahun 2006, kembali dilaksanakan Forum Nasional Perlindungan Anak (FORNAS PA) ke-3 untuk memilih Pengurus LPA Pusat (Komnas Anak). Pertemuan ini menghasilkan pengurus periode 2006-2010 dengan Ketua Umum DR. Seto Mulyadi dan Sekretaris Jendral Arist Merdeka Sirait.

Pada pertemuan Forum Nasional Perlindungan Anak (FORNAS PA) ke-4 pada tanggal24-27 Mei 2010, menghasilkan Pengurus periode 2010-2014 dengan Ketua Umum Arist Merdeka Sirait dan Sekretaris Jendral Samsul Ridwan.

Selanjutnya pada tanggal 23-25 Nopember 2015, dilaksanakan pertemuan kembali Forum Nasional Perlindungan Anak (FORNAS PA) ke-5 di Kota Batu, Jawa Timur yang dihadiri 22 Pengurus LPA Provinsi seluruh Indonesia. Hasil FORNAS PA ini, menghasilkan beberapa hal diantaranya:

  1. Draft rumusan Anggaran Dasar( AD) organisasi
  2. Draft rumusan program kerja organisasi
  3. Draft rumusan garis perjuangan organisasi (pokok-pokok pikiran strategis)
  4. Terbentuknya struktur organisasi Komnas Anak periode 2015-2020
  5. Terpilihnya pimpinan Dewan Komisioner Komnas Anak periode 2015-202 dengan sistem paket Arist Merdeka Sirait (sebagai Ketua Umum) dan Samsul Ridwan, S.Ag,SH,MH (sebagai Sekretaris Jendral).

 

Berdasarkan evaluasi mendalam oleh 15 LPA Provinsi dari 22 LPA Provinsi yang hadir dalam Fornas PA ke-5 tahun 2015 tersebut, pada tanggal 27-28 Februari 2016 diadakan pertemuan Forum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi se-Indonesia di Bekasi dengan berbagai pertimbangan mendalam.

Forum memutuskan, untuk mencabut mandat Arist Merdeka Sirait sebagai Ketua Umum dan meminta kepada DR. Seto Mulyadi yang sebelumnya pernah memimpin LPA Pusat/Komnas Anak selama tiga periode (1998-2001, 2001-2006 dan 2006-2010) untuk menjadi Ketua Umum untuk keberlangsungan organisasi sekaligus merangkap sebagai Ketua Dewan Pembina sampai pelaksanaan Fornas PA berikutnya.

Pada tanggal 19 April 2016, atas inisiasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI, dilaksanakan pertemuan mediasi antara 5 orang wakil dari LPA Provinsi (peserta pertemuan di Bekasi) dengan 5 orang Dewan Komisioner Komnas Anak hasil dari Fornas PA V/2015 di Kota Batu (dipimpin oleh Arist Merdeka Sirait). Hasilnya, deadlock dan tidak ada kesepakatan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan usulan LPA Provinsi serta khususnya hasil konsultasi dengan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos RI, maka pada tanggal 29-30 April 2016 diselenggarakan pertemuan Forum Nasional Perlindungan Anak Luar Biasa (FORNAS PA LUB) di Bekasi yang dihadiri 18 LPA Provinsi dari 22 LPA Provinsi yang hadir di Forum PA V/2015 di Kota Batu JawaTimur.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa hal, diantaranya terbentuknya pengurus LPAI Pusat periode 2016-2021. Pemilihan tersebut melalui sistem paket dan mengukukuhkan Prof.Dr. Seto Mulyadi, M.Psi (sebagai Ketua Umum) dan Samsul Ridwan, S. Ag, S.H.,M.H. (sebagai Sekretaris Jenderal).

Untuk mendukung aktifitas dan program kegiatan organisasi, maka dibutuhkan Surat Keputusan dan Pengukuhan dari Pemerintah (Kementerian Sosial RI) sebagaimana mengacu pada periode-periode sebelumnya, serta aspek legal organisasi melalui aktenotaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Menindaklanjuti keputusanFornas PA LUB di Bekasi,

Organisasi LPA telah didaftarkan melalui notaris R.A. Setiyo Hidayati, SH, MH dengan Nomor 10 tanggal 13 Mei 2016 dan telah mendapatkan pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dari Direktur Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0058972.AH.01.07 tahun 2016 tertanggal 25 Mei 2016.

Kemudian mengenai nama dan bentuk organisasi, lanjut Kak Seto, berdasarkan akte notaris dan telah mendapatkan pengesahan dari Ditjen AHU Kemenkum-HAM RI adalah Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA Indonesia), bukan dengan nama Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Hal itu, sesuai peraturan dari Kemenkum-HAM RI bahwa nama organisasi masyarakat tidak diperbolehkan mengunakan suku kata Komisi Nasional.

Penggunaan nama LPA Indonesia, merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI No.81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Sementara lembaga negara menangani perlindungan anak, yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan amanah dari UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Anggaran Dasar yang tertuang pada akte notaris tahun 2016, bahwa organ/keanggotaan organisasi Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia adalah ditingkat Nasional bernama LPA Indonesia (LPAI). Lalu ditingkat Provinsi bernama Lembaga Perlindungan Anak (LPA Provinsi) dan Kabupaten/Kota bernama Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten/Kota (LPA Kabupaten/Kota).

Selanjutnya pada tanggal 26-28 Oktober 2021 dilaksananakan kegiatan pertemuan Forum Nasional Perlindungan Anak (FORNAS PA) ke-6 bertempat di Hotel Balairung, Jakarta. Kegiatan ini menghasilkan beberapa keputusan diantaranya adalah :

  1. Perubahan dan Pengesahan Anggaran Dasar (AD/ART) organisasi
  2. Pengesahan penamaan “LPAI” sebagai penamaan resmi organisasi, serta penamaan LPAI/LPA di tingkat Provinsi/Kab/Kota.
  3. Terbentuknya susunan pengurus LPAI Pusat periode 2021-2026, dengan Ketua Umum Prof. Dr. Seto Mulyadi, M.Si., Psi dan Ir. Titik Suhariyati sebagai Sekretaris Umum serta komposisi kepengurusan LPAI lainnya.
  4. Pengesahan legalitas organisasi dengan Akte Notaris No. 14 tanggal 24 Desember 2021 serta Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-0000049.AH.01.08 TAHUN 2022. Saat ini dalam proses Surat Keputusan Pengukuhan oleh Menteri Sosial RI.

 

“Sejarah dan kronologis organisasi tersebut, adalah satu kesatuan informasi yang utuh sebagai informasi sejarah organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus LPAI baik itu periode 2016-2021, 2021-2026 dan periode selanjutnya,”kata Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto ini, Senin (13/6/2020)

Kak Seto juga mengatakan, sebagai tambahan informasi yang kami pandang sangat krusial, LPAI ini juga telah mendapatkan pengesahan loggo/hak merk organisasi yang telah kami daftarkan sejak tahun 2017 lalu dengan nomor pendaftaran: IDM00791415.

 

“Dikeluarkannya sertifikat hak merk LPAI secara resmi dari Kemenkum-HAM RI, yakni pada tanggal 23 Juli 2020,”ujarnya.

 

Berikut nama Ketua Umum dan Sekretaris Umum LPAI dan anggota LPAI/LPA Provinsi :

 

 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Pusat

 

Prof. Dr. Seto Mulyadi, M.Si., Psi Ketua Umum  
Ir. Titik Suhariyati Sekretaris Umum  

 

LPAI/LPA Provinsi

Marzuki Ahmad, S.H.I., M.H. LPAI Provinsi Aceh (NAD)  
Erry Guswan, S.H., M.H. LPA Provinsi Sumatera Barat  
Rudi Bay Haki LPAI Provinsi Sumatera Selatan  
Indra Utama, S.H., M.Si LPA Provinsi Bengkulu  
Esther Yurliani LPAI Provinsi Riau  
Drs. Amsyarnedi M.Si LPA Provinsi Jambi  
Muhammad Zainudin LPA Provinsi Lampung  
Nurmala Dewi Hermawati LPA Provinsi Bangka Belitung  
Iip Syafrudin LPAI Provinsi Banten  
Yaya Wahyudin LPA Provinsi DKI  
Prof. Kusnadi LPAI Provinsi Jawa Barat  
Samsul Ridwan, S.H., M.H. LPAI Provinsi Jawa Tengah  
Drs. Sahan, M.Si. LPA Nusa Tenggara Barat  
Torry Atta, S.H., M.H. LPA Nusa Tenggara Timur  
Muran Gautama LPA Kalimantan Timur  
Setyo Hidayati, S.H., M.Kn. LPA Kalimantan Tengah  
Fachrur Rozy LPA Kalimantan Selatan  
Eka Tindangen, S.H., M.H. LPAI Sulawesi Utara  
Ir. Wa Gola LPA Sulawesi Tenggara  
Fadiah Machmud M.Pd. LPA Sulawesi Selatan  
Idam Khalid LPA Papua dan Papua Barat