Beranda Ruwa Jurai Bandarlampung Ini yang Dilakukan KPK agar Pengusaha Hotel-Restoran tidak Ngemplang Pajak

Ini yang Dilakukan KPK agar Pengusaha Hotel-Restoran tidak Ngemplang Pajak

1899
BERBAGI
Koordinator II Sumatera Bidang Pencegahan KPK RI, Adliansyah Malik Nasution didampingi Walikota Herman HN, Sekda Badri Tamam, Inspektur M. Umar dan Kaban PPRD Yanuardi.
Koordinator II Sumatera Bidang Pencegahan KPK RI, Adliansyah Malik Nasution didampingi Walikota Herman HN, Sekda Badri Tamam, Inspektur M. Umar dan Kaban PPRD Yanuardi.

TERASLAMPUNG.COM —  Koordinator II Sumatera Bidang Pencegahan KPK RI, Adliansyah Malik Nasution mengatakan di Kota Bandarlampung akan dipasang alat rekam sebanyak 200 unit di hotel dan restoran.

“Tahap awal saya minta Pemkot Bandarlampung memasang 200 unit tapping box atau alat rekam di cash register di semua hotel dan restoran di kota ini,” kata Adliansyah Malik Nasution pada acara sosialisasi  optimalisasi penerimaan daerah kepada wajib pungut pajak dan retribusi daerah oleh tim Koordinator dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK-RI, di Aula Semergou Pemkot Bandarlampung, Kamis sore (30/8).

Alat tersebut kata Adliansyah merekam semua transaksi yang dilakukan oleh hotel dan restoran dan langsung dipantau oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung.

“Jangan coba – coba dimatikan, sebab jika mati petugas dari BPPRD langsung datang sebab alat tersebut online, dipantau langsung di BPPRD,” tambah Adliansyah.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kehadirannya ke daerah – daerah untuk membantu meningkatkan PAD termasuk kota Bandarlampung yang menurutnya masih banyak potensi PAD yang belum digali seperti di hotel, restoran, reklame, hiburan dan parkir.

“Saya nginap di hotel Novotel saya tanya berapa masuk tempat hiburannya, Rp.175 ribu, dari nilai itu 30 persen hak pemkot, begitu juga di restoran Begadang saya duduk 30 menit ada 10an lebih transaksi, 10 persennya hak pemkot,” kata Adliansyah yang akrab dipanggil Choki.

Adliansyah mengapresiasi para wajib pajak dan retribusi di Kota Bandarlampung yang hadir memenuhi Aaula Semergou di Pemkot Bandarlampung. Dia berjanji selain membantu meningkatkan PAD KPK juga akan memantau penggunaanya.

“Setelah PAD meningkat KPK juga akan memantau penggunannya, kuncinya sederhana akuntanbilitas dan transparan selain itu para wajib pajak bisa lapor ke saya jika ada petugas yang main – main,” tegas Choki yang menyempatkan memberikan nomer kontaknya kepada para pengusaha yang hadir.

Sementara itu, Walikota Bandarlampung Herman HN menceritakan upayanya meningkatkan PAD dari awal dia menjabat yang hanya Rp.80 miliar hingga kini mencapai Rp800 miliar.

“Pembangunan di Bandarlampung, baik itu jalan, jalan layang, under pass, sekolah gratis juga kesehatan gratis, semua itu berkat peran para pengusaha wajib pajak dan retribusi.Tugas saya adalah merencanakan dan melaksanakan saja,” ujar Herman HN.

Dia juga mengungkapan PAD kota Bandarlampung masih jauh dari harapan, masih ada wajib pajak dan retribusi yang belum melaksanakan kewajibannya oleh sebab itu setelah dipasang alat rekam pengusaha akan membayar secara real kepada pemkot.

“Pemasangan alat rekam (tapping box) bukan maunya saya kan, jelas ini permintaan KPK RI kalau ada yang melanggar nanti urusannya sama KPK,” kata Herman HN.

Menurut Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Yanuardi,pihaknya menyebar 500 undangan kepada wajib pajak di Bandarlampung.

“Kami sudah mengirim undangan kepada 500 pengusaa hotel, restoran, parkir, hiburan dan reklame, saya harapkan mereka hadir semua karena acara sosialisasi ini penting bagi mereka (pengusaha),” kata Yanuardi.

Dandy Ibrahim

Loading...