Beranda Headline Ini yang Membuat Ahok Selamat dari Mega-Korupsi Proyek E-KTP

Ini yang Membuat Ahok Selamat dari Mega-Korupsi Proyek E-KTP

25172
BERBAGI
Ilustrasi korupsi

TERASLAMPUNG.COM — Kasus dugaan koruosi berjamaah proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) diduga kuat melibatkan sejumlah nama besar. Hal itu terungkap dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dari KPK dalam sidang tipikor di Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Banyaknya nama besar itulah yang oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, beberapa hari lalu, sebut sebagai ‘akan mengguncangkan Indonesia’. Hal itu agak wajar karena nama-nama yang disebut menerima aliran dana dalam bentuk uang dolar maupun rupiah itu kelasnya menteri, gubernur, anggota DPR RI, panitia lelang, dan pihak yang mengikuti (memenangkan) lelang.

Nama-nama besar itu antara lain Gamawan Fauzi (mantan Menteri Dalam Negeri), Ganjar Pranowo (mantan anggota DPR RI dari PDIP yang kini menjadi Gubernur Jawa Tengah), Setya Novanto (anggota DPR RI dari Partai Golkar yang kini menjadi Ketua DPR RI), Yasonna Laoly (anggota DPR RI dari PDIP yang kini menjadi Menkum HAM), dan beberapa tokoh penting lainnya.

Kabarnya, pembahasan proyek e-KTP di DPR sempat alot. Beberapa anggota DPR tidak sealur dengan kemauan anggota DPR RI lainnya. Mereka yang tidak sealur dan biasa ‘ngeyel’ pun kabarnya berusaha untuk dipindahkan dari fraksi agar tidak mengganggu. Salah satunya adalah anggota DPR RI dari (kala itu) Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ihwal Ahok yang ‘sering bikin reseh’ dan akan dipindahkan dari fraksi agar tidak menggnggu pembahasan proyek e-KTP itu pernah diungkapkan anggota DPR dari Golkar, Nurul Arifin.

Omongan Nurul Arifin beberapa waktu lalu sempat viral karena diungkapkan oleh Ahok.

“Hok — ini fraksi ngomong ke gue nih — lu mau dipindahin dari Komisi II. Karena kasus e-KTP, lu itu terlalu galak dan ribut-ribut melulu, mana lu mau bikin pembuktian terbalik, UU Pemilukada, macem-macem, jadi lu mau dipindahin,” kata Nurul Arifin, anggota Fraksi Partai Golkar, kepada Basuki Tjahaja Purnama, yang saat itu anggota Komisi II DPR RI, satu hari di tahun 2011-2012.

Kalau saja Ahok masih bercokol di DPR dan tidak digandeng Jokowi nyalon Gubernur DKI Jakarta, barnagkali ia jujga akan terseret megakorupsi. Setidaknya nama dia akan banyak disebut sebagai salah satu bintang korupsi.

Kalau itu terjadi, dalam situasi Pilgub DKI Jakarta yang terus memanas itu, niscaya ia akan  kehilangan banyak calon pemilih.

Ihwal selamatnya Ahok dari jerat kasus e-KTP juga lantaran sikap Ahok yang kala itu dinilai sebagai ‘berkepala batu’. Ketika kawan-kawannya di Komisi II DPR RI (periode 2009-2014) akan membahas program e-KTP, Ahok jurstru menentang. Hanya Ahok yang keras menentang dengan alasan pengadaan E KTP itu terlalu mahal dan hanya menghambur-hamburkan uang negara.

Ahok mengusulkan Proyek E KTP itu dibuat saja seperti kartu pintar (KJP) dan sekaligus menjadi kartu ATM. Ahok mengusulkan agar pengadaan E-KTP diserahkan kepada ke Bank Pembangunan daerah (BPD) kabupaten /kota setempat.

Tak cuma itu. Ahok juga mengusukan agar pasal pembuktian terbalik bagi seluruh calon kepala daerah . Jika pasal itu dimasukkan, menurut Ahok seluruh pihak yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus dapat melaporkan harta kekayaanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Hasil Ratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi.

Pasal dalam UU tersebut menyebutkan  jika calon kepala daerah tak dapat membuktikan asal kekayaan yang dimilikinya, harta itu akan disita oleh negara. Tetu saja usulan itu dianggap aneh dan mengada-ada sehingga Ahok pun makin tidak popuper di kalangan koleganya sendiri. Tak satu pun koleganya di DPR RI sepakat dengan ide itu bahkan Ahok dinilai sok bersih.

Kala itu usulan Ahok sempat ramai di media massa. Usulan pasal pembuktian terbalik di UU Pilkada itu kemudian secara kelakar disebut pengamat politik Ray Rangkuti sebagai “pasalnya Ahok”.

Kini ketika para koleganya disebut namanya dalam sidang kasus megakorupsi proyek e-KTP barulah ihwal kelakuan Ahok yang justru bisa menyelamatkan dirinya itu banyak diungkap kembali. Tentu saja sebenarnya banyak juga yang berharap nama Ahok akan muncul dalam daftar nama mantan anggota Komisi II DPR RI yang menerima aliran dana proyek E-KTP.

Bahkan ada media yang entah dari mana sumbernya menyebut Ahok ada di dalam daftar nama itu. Namun harapan itu tidak akan pernah terwujud karena ketika proses pembahasan E-KTP berlangsung Ahok ikut Pilgub DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo (Widodo).

B. Satriaji

 

Loading...