Inilah Jawaban Kenapa Semua Legislator PDIP, Demokrat, dan Gerindra Absen Bahas RAPBD 2015

  • Bagikan
Kericuhan  terjadi saat rapat paripurna RAPBD Lampung Utara tahun anggaran 2014, Jumat malam (26/12/2015
Kericuhan  terjadi saat rapat paripurna RAPBD Lampung Utara tahun anggaran 2014, Jumat malam (26/12/2015

Febby Handana | Teraslampung.com

KOTABUMI — Teka – teki penyebab utama ketidakhadiran seluruh anggota Fraksi PDIP, Demokrat, dan Gerindra dalam rapat paripurna pengambilan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lampura tahun anggaran 2015, Jumat (26/12/2014) malam lalu akhirnya terungkap.

Ternyata keengganan seluruh anggota dari ketiga Fraksi ini untuk hadir dalam rapat paripurna RAPBD disebabkan telah terjadi pelanggaran mekanisme atau tidak prosedural dalam berbagai tahapan pembahasan RAPBD jauh sebelum rapat paripurna itu digelar. Padahal seluruh mekanisme pembahasan RAPBD ini diatur dalam Tata Tertib DPRD Lampura nomor 16 tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010, Undang – Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

“Kami  dapat laporan dari anggota fraksi kita yang di sana bahwa (tahapan RAPBD) itu telah menyalahi prosedur dan mekanisme (yang ada),” kata Ketua DPC Partai Gerindra Lampura, Farouk Danieal, melalui sambungan telepon, Senin (29/12).

Berbagai kesalahan itu, masih menurut Farouk, yakni penggelaran rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk menentukan jadwal rapat paripurna pengesahan RAPBD tidak melalui Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD. Rapat Banmus itu dilakukan atas permintaan Wakil Ketua III DPRD Lampura, Arnol Alam.

Padahal, kedudukan pimpinan DPRD itu menganut prinsip kolektif kolegial (hak yang sama dalam mengambil keputusan) alias tak bisa seorang diri mengambil keputusan untuk meminta Banmus menggelar rapat untuk menentukan jadwal paripurna.

“Salahnya, tidak ada prinsip kolektif kolegial (dalam) pimpinan alat kelengkapan DPRD. Secara sepihak djalankan oleh satu orang Wakil Ketua DPRD atas nama Arnol (Alam). Tanpa Rapim, yang bersangkutan mengundang rapat Banmus,” paparnya.

Fatalnya lagi, menurut mantan anggota DPRD Propinsi Lampung periode 2009-2014 ini, jumlah anggota Banmus dalam penentuan jadwal paripurna pengesahan RAPBD dimaksud ternyata tidak mencapai jumlah minimal atau kuorum. “Banmus enggak kuorum. Mereka (Banmus) menjadwalkan paripurna meski enggak kuorum. Hal ini bertentangan dengan Tatib DPRD, PP 16/2010, UU 17/2014 tentang MD3,” bebernya.

Berbagai pelanggaran mekanisme inilah yang menyebabkan pihaknya untuk menyarankan seluruh anggota Fraksi Gerindra supaya tidak terlibat dalam pembahasan dan persetujuan pengesahan RAPBD.

“Masa legislator sebagai pembuat produk hukum (malah) disuruh melanggar hukum,” tukas dia.

Dirinya berharap Pemerintah Propinsi Lampung dapat melakukan kajian dan penelaahan terlebih dahulu mengenai RAPBD Lampura sebelum melakukan evaluasi. Karena RAPBD dimaksud dinilai cacat hukum lantaran telah melanggar berbagai aturan. Ia juga berjanji bahwa seluruh anggota Fraksi Gerindra siap mengikuti seluruh tahapan pembahasan RAPBD jika nanti pihak Pemerintah Propinsi menginginkan RAPBD ini dibahas ulang.

“Kami  harapkan Gubernur dapat mempertimbangkan dengan seksama sebelum lakukan evaluasi. Ditelaah dan dikaji dulu secara hukum, baru dibahas evaluasinya. Karena konsekuensinya bisa diuji materiil di tingkat Mahkamah Agung akibat bertentangan dengan Undang – Undang yang lebih tinggi,” papar dia.

Di tempat berbeda, Ketua DPC Partai Demokrat Lampura, M. Yusrizal juga menyatakan bahwa terdapat berbagai pelanggaran prosedur dalam tahapan pembahasan RAPBD. Pelanggaran prosedur yang tidak sesuai aturan ini membuat pihaknya enggan menghadiri rapat paripurna pengesahan RAPBD. Sebab, pihaknya tak menginginkan produk hukum yang dihasilkan itu akan bertentangan dengan hukum di kemudian harinya.

Berbagai pelanggaran itu, kata dia,  dimulai dari rapat Banmus tanpa sepengetahuan pimpinan lainnya kecuali Wakil Ketua III, Arnol Alam, rapat Banmus penentuan jadwal juga tidak Kuorum karena hanya dihadiri oleh 7 anggota dari 18 anggota Banmus.

“Kami 3 Fraksi (Gerindra, PDIP, dan Demokrat) tidak mau produk hukum yang dihasilkan akan cacat hukum. Berbagai kesalahan prosedur itu yakni Rapat Banmus tidak melalui Rapim, dan Banmus juga tidak kuorum,” terang dia.

Terkait polemik RAPBD Lampura ini, bang Izal, sapaan akrabnya mengatakan pihaknya telah mengajukan nota keberatan kepada Pemerintah Propinsi (Pemprop) Lampung. Tujuannya, supaya Pemprop mengetahui ihwal sebenarnya yang terjadi dalam polemik RAPBD Lampura. Legislator muda berbakat ini menegaskan bahwa Partai Demokrat siap terlibat dalam pembahasan RAPBD bilamana Pemprop mengkhendaki RAPBD Lampura dibahas ulang.

“Nota keberatan ini bukan untuk menggagalkan RAPBD itu. Kita hanya ingin RAPBD itu akan benar – benar bersih dan enggak bersinggungan dengan hukum nantinya. Demokrat siap terlibat dalam pembahasan RAPBD jika Pemprop meminta RAPBD dibahas ulang,” tandas Wakil Ketua II DPRD Lampura itu.

Sementara, Sekretaris DPC PDIP Lampura, Wirtajaya Putra dengan gamblang menegaskan bahwa RAPBD Lampura tahun anggaran 2015 cacat hukum lantaran tidak mengikuti berbagai prosedur atau mekanisme sebagaimana yang diharuskan dalam berbagai aturan. Bahkan menurutnya pelanggaran itu telah dimulai sejak awal penyerahan RAPBD yang meski tidak kuorum masih tetap dilanjutkan. Kemudian Panitia Kerja Anggaran (Panja) RAPBD yang tidak melibatkan 3 Fraksi (PDIP, Gerindra, Demokrat.

“Kalau tetap dibelanjakan, itu haram hukumnya. Semua orang tahu (RAPBD) itu cacat hukum (dan) bukan kita sendiri. Gubernur harus kembalikan lagi RAPBD itu kepada DPRD Lampura untuk diproses sesuai mekanisme. Asal sesuai mekanisme dan aturan, kita (PDIP) siap terlibat dalam pembahasan itu (jika RAPBD dibahas ulang),” tandas mantan Wakil Ketua II DPRD Lampura periode 2009-2014 ini.

  • Bagikan