| Anggota Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan |
TERASLAMPUNG.COM– Komisi V DPRD Provinsi Lampung melakukan Kunjungan Kerja (Kunker ) ke Kota Padang, Sumatera Barat dan Jakarta, selama seminggu (28/9 — 2/10). “Oleh-oleh” penting dari kunjungan kerja tersebut adalah bagusnya pengelolaan dana BOS di Padang dan netralitas guru dan kepala sekolah dari politik.
Menurut Anggota Komisi V Yanur Irawan SE, kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat bukan tanpa alasan. Kota Padang, tercatat sebagai salah satu kota dengan kualitas pendidikan nomor dua di Sumatera di bawah Medan (Sumatera Utara).
Selain itu, lanjut Yanuar, Komisi V memang fokus tentang dana pendidikan 20 persen. Seperti yang disyaratkan dengan UU Nomor 20/Tahun 2003. “Dana BOS untuk Lampung sekitar RpI triliun, jadi dana APBD kita Rp 5 triliun . Logikanya dana BOS kita mencukupi. Masalahnya, dana BOS untuk operasional sekolah. Lalu bagaimana sekolah yang sudah mulai roboh harus dianggarkan di APBD?” ujarnya,
Di samping itu, prestasi pendidikan di Kota Padang ini sudah sampai luar negeri terutama pembangunan karakter manusianya. Untuk kepsek, pejabat dan kadis, ditunjuk berdasarkan kemampuan mereka.
“Kelemahan kita di Lampung , kepsek ditentukan oleh kepala daerah terutama di Lampung yang sedang menggelar Pilkada . Pola ini harus kita ubah. Kepsek dan kepala dinas jangan dimasukkan ke ranah politik.Kalau kita mau maju ya sama- sama . Jika mau maju sama-sama antara dewan dan pejabatnya,” katanya.
Yanuar berjanji, Komisi V akan akan membahas secara keseluruhan mana yang prioritas dan mana yang lebih penting. Menurutnya, tidak mungkin dengan dana anggaran kita semua kita realisasikan. Fokus dengan anggaran 20 persen untuk pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing masing.
“Dan tdak ada sanksinya jika kepala daerah tidak melaksanakannya. Kita akan coba mininmal anggaran di tahun 2016 tidak turun dari tahun 2015 dan minimal sama dari anggaran di tahun l2015,” katanya.
Soal budaya, kata Yanuar, Kota Padang memang masih memegang budaya mereka. Disana masih di pakai betul kepala nagari/ ketua adat. Jika kepala nagari sudah bicara maka lebih dari kepala daerah yang bicara. Kalau di Lampung, sangat berbeda. Ketua adat ada dan dipakaii kalau ada acara pernikahan saja dan tidak termasuk ranah pemerintahan.
Ciri khas budaya juga sangat kental di Padang. Beberapa bangunan seperti di gedung dewan ada ciri khas budaya. Banyak hal yang bisa kita tiru.
Bahkan disana semua orang boleh mampir ke rumah adat secara gratis dan hanya menyewa baju adat Rp35.000gorang.
“Kita bisa melakukan itu, masukan kita kepada kepala daerah, ada ciri khasnya di semua gedung dewan. Sementara di Lampung hanya diisi siger kecil di kantor walikota,” ujarnya.
Mas Alina Arifin
