Inilah Pernyataan SBY yang Jadi Cibiran Publik

  • Bagikan
BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–Presiden SBY akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Pilkada. Dengan Perpu ini, UU Pilkada yang disahkan DPR tidak berlaku. Namun, hal itu masih menunggu persetujuan DPR. 

Publik banyak yang mengungkapkan rasa syukur karena dengan terbitnya Perpu berarti pilkada akan dilakukan secara langsung. Namun, banyak juga masyarajat yang menilai penerbitan Perlu hanyalah taktik SBY dan Partai Demokrat. SBY dinilai main dua kaki: satu kaki seolah berpihak kepada rakyat, kaki satunya lagi berpihak pada Koalisi Merah Putih. 
Buktinya, SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat tidak memberikan sanksi kepada Nurhayati Assegaf, ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, yang sudah memerintahkan anggota Fraksi Partai Demokrat WO saat pemilihan ketua DPR.
Berikut catatan SBY di halaman Facebook SBYudhoyono terkait Perpu:

Alhamdulillah, publik mendukung Perpu Pilkada Langsung. Sekalipun sebagian kecil masih ragu Perpu ini bisa lolos di DPR. *SBY*

Untuk jawab keraguan ini, saya sampaikan beberapa hal yang terjadi menjelang penandatanganan Perpu.


Kamis, 30 September 2014 malam, saya bertemu Pak Hatta Rajasa yang bawa pesan dan harapan dari pimpinan-pimpinan partai KMP.


Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR dan MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan.


PD bersedia bersama-sama di DPR dan MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dengan Perbaikan yang akan saya terbitkan.


Sistem Pilkada Langsung dengan Perbaikan merupakan prioritas. Ini kehendak dan pengejawantahan kedaulatan rakyat.


Pak Hatta langsung sampaikan pesan saya dalam Rapat Pimpinan KMP. Malam itu juga mereka setuju untuk dukung Perpu.


Hari berikutnya, 1 Oktober 2014, pembicaraan dengan KMP berlanjut. Saya ingin ada persetujuan hitam di atas putih untuk dukung Perpu.


Berhubung Ketum Partai Golkar sedang berada di luar negeri, meskipun sudah setuju, saya telepon langsung agar terjadi kebulatan.


Sekitar pukul 20.00, saya terima lembar kesepakatan untuk
(1) Kebersamaan di DPR & MPR; 
(2) Dukung Perpu Pilkada Langsung dengan perbaikan.


Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum dan Sekjen, mulai dari PG, PGerindra, PAN, PKS, PPP dan juga PD. Khusus PPP hanya Ketum.


Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP.


Apalagi, Perpu itu mewadahi kerisauan KMP terhadap hal-hal negatif dalam Pilkada Langsung.


Ada juga yang khawatir jika justru PDIP yang tolak Perpu itu. Mestinya tidak, justru PDIP inginkan 


Pilkada Langsung, bukan Pilkada DPRD.


Saya optimis, langkah-langkah tadi dan adanya komitmen DPR bagi bangsa, membuat Perpu ini akan disetujui.

  • Bagikan