Inilah Subowo, Mantan Kades di Sukabumi yang ‘Sukses’ Peringan Syarat Terpidana Korupsi Dapatkan Remisi

  • Bagikan
Oetugas dari Unit Tipikor Polres Sukabumi menjemput paksa Subowo, Kades Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, 15 Oktober 2027. Foto: detik.com
Oetugas dari Unit Tipikor Polres Sukabumi menjemput paksa Subowo, Kades Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, 15 Oktober 2027. Foto: detik.com

TERASLAMPUNG.COM — Boleh jadi, Jumat kemarin (29/10/2021) banyak terpidana kasus korupsi yang bertepuk tangan karena gembira lantaran Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

BACA: MA Cabut Aturan Pengetatan Remisi Koruptor, Ini Kata ICW

Dampak pencabutan sejumlah pasal dalam PP tersebut adalah, para terpidana kasus korupsi, terorisme, dan narkoba tidak lagi ‘ribet’ atau dikerketat untuk mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi.

Uji materi terhadap pasal-pasal PP yang dinilai memberatkan para terpidana atau warga binaan itu dilakukan oleh seorang kepala desa (kades) yang menjadi terpidana karena kasus korupsi dana desa. Ia mengajukan uji materi ke MA bersama empat terpidana lain yang menghuni Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.

Di banyak berita media cetak dan media online, hanya disebutkan bahwa kades itu bernama Subowo. Publik pun banyak yang bertanya, siapa sebenarnya Subowo?

Subowo sebenarnya lumayan dikenal di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Ia adalah mantan Kepala Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ia mulai terkenal setidaknya setelah petugas dari Unit Tipikor Polres Sukabumi menahannya pada  Minggu, 15 Oktober 2027 karena diduga  melakukan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016.

Penahanan Subowo heboh karena ia dijemput paksa oleh polisi setelah surat panggilan kedua untuk pemeriksaan diabaikan oleh Subowo.Penjemputan paksa itu memicu kemarahan warga. Orang-orang yang diduga  pendukung Subowo sempat menyegel kantor desa sebagai protes diamankannya Subowo.

Kasusnya berlanjut hingga persidangan. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, jaksa penuntut umum (JPU) Isnan Herdian, SH, dkk menuntut mantan Subowo hukuman selama 6 tahun pidana penjara dipotong selama terdakwa berada di dalam masa tahanan sementara.

Ia juga dikenakan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan dan harus mengganti kerugian negara sebesar RpRp209.895.131,6. Bila terdakwa tidak membayar, maka harta benda milik terdakwa disita untuk dilelang. Bila tidak mencukupi maka terdakwa diharuskan menjalani kurungan selama 2 tahun.

Dalam pembelaanya, tim penasehat hukum Subowo yang diketuai Eggi Sudjana menyatakan sejak awal sebelum pencairan dana desa ke-1 diterima oleh terdakwa ternyata telah terlebih dahulu dilakukan pemangkasan oleh Burhanudin, bahkan dalam BAP diketahui Burhanudin telah menggunakannya sebesar Rp101.000.000 dengan dalih mengganti biaya kegiatan pemerintahan. Status Burhanudin saat itu menjabat selaku pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa Pangumbahan dari bulan Januari hingga Mei 2016.

Menurut Egi, seharusnya bertanggungjawab adalah Burhanudin dan Badruhanan yang telah melakukan pemangkasan dengan dalih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Eggi kala itu menyatakan, meskipun terdakwa selaku Kepala Desa Pangumbahan memiliki tanggungjawab jabatan secara struktural akan tetapi dalam konteks suatu tindak pidana dikenal asas kesalahan yang merujuk kepada asas pertangungjawaban dalam hukum pidana.

“Sedangkan dalam hal ini sangat jelas permasalahannya yaitu disebabkan oleh Burhanudin dan Badruhanan,” kata Eggi.

Dalam sidang 16 Mei 2018,  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang diketuai I Dewa Gede Suarditha menjatuhkan vonis empat tahun hukuman penjara dikurangi terdakwa selama dalam masa tahanan. Hukuman tersebut lebih ringan dua tahun dari Tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Isnan Herdian, SH, dkk.

Hukuman untuk terdakwa masih ditambah yaitu pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Selain itu harus mengganti kerugian negara sebesar Rp209.895.131,6. Bila terdakwa tidak membayar, maka harta benda milik terdakwa disita untuk dilelang. Bila tidak mencukupi maka terdakwa diharuskan menjalani kurungan selama tiga bulan.

Subowo pun kemudian menjadi warga binaan Lapas Sukamiskin.

  • Bagikan