Inilah yang (Pernah) Terjadi ketika Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Bagikan
BANDARLAMPUNG,
Teraslampung.com–
Pemilihan kepala daerahh (Pilkada) oleh DPRD sebenarnya sudah
terjadi sejak lama, yakni sejak era Orde Baru hingga awal era  Reformasi (2004). 

Pilkada oleh DPRD diganti menjadi pilkada langsung setelah Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda diberlakukan pada 2005.UU
ini menyebutkan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Ada
pula yang menyebut Pemilukada. Pilkada langsung pertama kali diselenggarakan
pada bulan Juni 2005.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada masuk dalam rezim pemilu, sehingga secara
resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau
disingkat Pemilukada. DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang menggelar pilkada
dengan UU ini pada 2007. Hasilnya: Fauzi Bowo terpilih sebagai gubernur.
UU Pamilu kembali berganti pada 2011 dengan  terbitnya UU Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam UU
tersebut, pemilihan kepada daerah sebenarnya juga dipilih secara langsung,
tetapi istilah yang dipakai saat itu adalah pemilihan gubernur (Pilgub), pemilihan
bupati (pilbub), dan pemilihan walikota (pilwakot).

Pada 26 September 2014, DPR mengembalikan sistem pilkada ke cara lama: kepala
daerah dipilih oleh DPRD. UU dengan gaya Orba ini didukung oleh Partai Golkar,
PKS, Gerindra, PAN, dan PPP. Partai Demokrat main cantik: awalnya seolah
mendukung pilkada langsung, tetapi saat menjelang akhir pengambilan keputusan
Fraksi Demokrat walk out. Itulah yang disebut netral ala Demokrat.
Berdasarkan pengalaman pilkada melalui DPRD pada awal era
Reformasi hingga 2004, beberapa hal berikut ini pernah terjadi di Lampung:

1. Konflik internal partai sangat keras. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
partai tingkat provinsi dan Ketua DPC partai memecat kader partai yang tidak
sehaluan dalam menetapkan pilihan calon kepala daerah yang akan diusungnya. Saat
itu istilah recall menjadi sebuah ‘hantu’ yang menakutkan bagi kader partai
yang duduk di DPRD.

2. Calon kepala daerah mengurung beberapa anggota DPRD di hotel
menjelang saat pemungutan suara di DPRD.
Para anggota DPRD itu dikurung bukan
karena diculik, tetapi jusrtru dibuat enak dan dimanjakan. Pengurungan di hotel
bertujuan agar para anggota Dewan itu tetap memberikan suara kepada calon
kepala daerah yang mengurungnya. Tentu saja, pengurungan itu dengan konsesi
tertentu.Nilainya saat itu kabarnya hingga ratusan juta rupiah per anggota
Dewan. Sayangnya, sangat sulit mendapatkan pengakuan dari anggota berapa uang
yang mereka dapatkan dari calon kepala daerah selama mereka dikurung.
3. Anggota DPRD harganya sangat mahal. Harga seorang anggota DPRD bisa mencapai ratusan juta
rupiah. Itu karena setiap anggoa Dewan memiliki satu suara yang akan menentukan
apakah seorang pasangan calon kepala daerah menang atau kalah dalam pemilihan
di DPRD. Meskipun anggota Dewan itu brengsek—dalam arti perilakunya tak layak
dijadikan teladan, malas kerja, dan cuma diam selama jadi anggota Dewan—ia akan
didekati calon kepala daerah dengan rayuan mautnya. 
Godaan calon kepala daerah bisa membuat anggota Dewan dengan
suka rela ‘menyeberang’ ke partai lain dan mendukung calon kepala daerah yang
tidak didukung oleh partainya. Tentu saja, lompat pagar itu tidak gratis. Hanya
saja, lagi-lagi, sangat sulit untuk membuktikan bahwa seorang anggota Dewan mendapatkan
uang atau suatu pemberian dari calon kepala daerah.

4. Sasaran suap para calon kepala daerah adalah para anggota Dewan.
Seorang kepala daerah rela menyiapkan uang miliaran rupiah untuk bisa
menaklukkan anggota Dewan. Uang tidak ditransfer melalui bank, tetapi diantar
oleh orang kepercayaan. Uang tunai biasanya dimasukkan ke dalam karung atau
kardus.

Kalau di sebuah daerah memiliki 50 anggota Dewan, maka untuk bisa menjadi kepala daerah seorang calon kepala daerah tinggal menyediakan uang bagi  1/2 + 1 anggota Dewan = 26 anggota Dewan. 

Jika seorang anggota Dewan ‘dikepret’ uang Rp 200 juta, maka hanya butuh uang Rp 200 juta x 26 = Rp 5.200.000.000. Uang sebesar Rp 5,2 miliar itu alangkah kecilnya jika dibanding dengan kekuasaan dan kenikmatan yang bakal diraih calon kepala daerah.


Rama Pandu/Oyos Saroso HN

Baca Juga: Cerita Rusuh Pilkada tak Langsung di Lampung Selatan

  • Bagikan