Inspektorat Lampura tak Serius Tangani Dugaan Pungli Prona Sertifikasi Tanah

  • Bagikan
Warga mengambil sertifikat tanah yang dibagikan oleh BPN Lampung Utara, di halaman kantor Pemkab Lampung Utara, Senin (22/8/2016).

Feaby| Teraslampung.com

Kotabumi–Inspektorat Lampung U‎tara‎ terkesan tak serius menangani kasus dugaan pungutan liar dalam pembuatan serti‎fikasi tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) 2016 yang terjadi pada warga Desa Sri Agung, Kecamatan Sungkai J‎aya.

Buktinya, hasil rekomendasi yang mereka sampaikan ke Bupati hanya merekomendasikan kepada Kelompok Masyarakat (Pomas) untuk mengembalikan pungutan liar itu kepada warga. Padahal, sebelumnya, Inspektorat melalui Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil), Jauhari gembar – gembor akan melimpahkan warga yang terbukti terlibat pungli kepada aparat penegak hukum. Rekomendasi Inspektorat dalam kasus ini masih berada di meja Bupati dan hingga kini belum ditandatangani oleh Bupati.

“Hasilnya, Pokmas harus mengembalikan kelebihan dana itu kepada warga. Total uang yang harus dikembalikan oleh Pokmas Rp23 juta,” kata Jauhari melalui sambungan telepon, Kamis (27/10/2016).

Menariknya, meski rekomendasi mereka dalam kasus ini menegaskan pihak Pokmas untuk mengembalikan pungli yang mereka pungut dari warga, pihak Inspektorat malah tak menetapkan batas waktu kapan pengembalian yang harus dilakukan oleh Pokmas dalam rekomendasi.

Lucunya lagi, saat dipaparkan bahwa batas waktu pengembalian itu terbilang penting karena dapat memaksa Pokmas untuk segera mengembalikan dana tersebut, Jauhari malah meminta bantuan kalangan media untuk menekan pihak Pokmas agar dapat segera mengembalikan pungli itu kepada warga.
“Ya, saya minta sama media juga sebagai kontrol sosial untuk bisa agak menekan mereka sedikit. Seingat saya, keknya (sepertinya) limit waktunya enggak ada,” tuturnya.

Ketika ditanya apakah pihaknya memiliki keinginan untuk melimpahkan kasus dugaan pungli ini kepada Polres Lampung Utara, Jauhari mengatakan hal itu tak perlu dilakukan jika pihak Pokmas mau mengembalikan dana itu kepada warga.

“Ya, kita lihat dulu perkembangan. Kalau mereka ada itikad baik, saya rasa enggak perlu ke Polres,” kelit dia.

Saat disinggung mengapa hanya Pokmas saja yang diberi sanksi meski cukup’ringan’ dalam kasus ini, sementara oknum Kepala Desa Sri Agung sama sekali tak dijatuhkan sanksi apa pun, Jauhari kembali berdalih jika oknum Kepala Desa itu terbukti tak terlibat dalam kasus pungli tersebut. Tak adanya bukti berikut pengakuan saksi yang menyatakan oknum Kepala Desa itu terlibat membuat pihaknya berkesimpulan yang bersangkutan tak terbukti bersalah.

“Kalau bicara secara hukum, kita harus punya bukti. Pengakuan dari Pokmas juga enggak ada. Unsur keterlibatan dia (Kepala Desa) memang enggak ada. Semuanya diserahkan kepada Pokmas,” kilahnya lagi.

‎Sebelumnya, pada akhir bulan Agustus 2016 silam, Jauhari sempat mengatakan bahwa jika hasil penyelidikan mengindikasikan ada keterlibatan masyakarakat dalam perkara ini maka persoalan pungli itu akan dilimpahkan ke polisi.

“Kalau benar terbukti melanggar, oknum Kepala atau aparatur Desa ‎yang terlibat akan dilakukan pembinaan oleh pak Bupati. Tapi, jika masyarakat yang terlibat, kami akan limpahkannya kepada penegak hukum,” tukasnya.

Diketahui, indikasi pungli Rp 600 ribu dalam penerbitan sertifikat tanah dalam Prona mencuat setelah adanya keluhan dari salah seorang warga penerima sertifikat. Atas keluhan tersebut, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara membentuk tim yang diketuai Sekkab Samsir bersama Inspektorat, untuk menyambangi desa Sri Agung, guna mencari tahu persoalan yang sebenarnya.

“Ini (pasti) ada ‘permainan’ kepala desa disana, tunggu tanggal mainnya. Kalau kata saya gratis, ya gratis. Walaupun ada kesepakatan bersama, tidak boleh. Yang namanya gratis tet‎ap gratis,” tandas Agung.

  • Bagikan
You cannot copy content of this page