Inspektorat Tegaskan DPRD Lampung Utara Baru Kembalikan 15 Persen Temuan BPK

Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Bagikan/Suka/Tweet:
Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–Meskipun Sekretariat DPRD Lampung Utara mengklaim pengembalian temuan BPK mereka telah mencapai sekitar 60 persen, namun pihak Inspektorat Lampung Utara tetap bersikeras bahwa jumlah yang dikembalikan baru sekitar 15-an persen.
“(Pengembalian dari DPRD Lampung Utara) Belum ada‎ 60 persen,” kata Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Lampung Utara, Yuni Santoso, Kamis (28/7/2022).
Ia memperkirakan, jumlah yang disebutkan oleh pihak Sekretariat DPRD itu merupakan total keseluruhan yang telah mereka kembalikan pada tahun 2021 dan 2022. ‎Proses pengembalian temuan memang ada yang dilakukan di tahun 2021 dan ada juga yang dikembalikan sebelum Mei 2022.
“Ada LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) pengembalian pemeriksaan tahun 2021 dan pemeriksaan tahun 2022. Mungkin setorannya dijadikan satu makanya bisa tembus 60-an persen,” paparnya.
Meski begitu, ia menyatakan, data 15-an persen pengembalian dari Sekretariat DPRD itu merupakan pengembalian yang dilakukan sebelum tanggal 21 Juli 2022‎. Berapa saja dana yang dikembalikan, itu yang mereka catat.
“Pemeriksaan BPK itu dilakukan dua kali, yakni di tahun 2021 dan 2022‎. Tapi, kalau yang kami catat itu adalah yang harus selesai sebelum tanggal 21 Juli lalu,” katanya.
Sebelumnya, Inspektorat Lampung Utara menyatakan, Sekretariat DPRD baru mengembalikan temuan BPK baru sekitar 15,57 persen. Data yang mereka sampaikan itu merupakan data yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli lalu.
Sebelumnya, Sekretariat DPRD Lampung Utara membantah jika total ‎pengembalian temuan mereka baru 15,57 persen. Mereka mengklaim pengembalian temuan BPK sudah mencapai 60-an persen.
“(Pengembalian temuan) yang sudah masuk itu hampir 60-an persen kalau ditotal secara keseluruhan‎,” kelit Sekretaris DPRD Lampung Utara, Ahmad Alamsyah
‎Sementara itu, Bupati Budi Utomo mengaku, tidak dapat berbuat banyak jika pihak penegak hukum tertarik untuk menyelidiki temuan BPK yang hingga kini belum tuntas pengembaliannya. Sebab, hal itu di luar kewenangannya.
“Untuk aparat penegak hukum, Itu (sudah) wilayah mereka masing – masing‎,” jelasnya.