Beranda News Nasional IPPMI: Implementasi UU Desa tidak Bisa Ditunda

IPPMI: Implementasi UU Desa tidak Bisa Ditunda

144
BERBAGI
Pendampingan kelompok wanita tani (KWT) oleh Unsoed Purwokerto (dok)

JAKARTA, Teraslampung.com — Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) mendesak Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk melunasi janji politik mereka untuk segera menjalankan UU Desa secara bertahap. Ketua Umum IPPMI, Ibnu Taufan, mengatakan meski banyak pihak yang meragukan UU Desa dapat terwujud mengingat kemampuan  desa dalam mengelola dana tidak sama, tetapi tidak ada alasan bagi Presiden dan Wakil Presiden baru untuk menunda implementasi UU Desa.

“Potensi salah kelola atau penyalahgunaan dana bisa diatasi dengan Pendampingan. Potensi konflik dan penyalahgunaan dana mungkin ada.  Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk menunda pelaksanaanya. Kalau UU Desa tidak segera dilaksanakan, maka Presiden dan Capres terpilih jangan sampai kehilangan momentum,” kata Ibnu Taufan dalam rilis yang diterima Teraslampung.com, Minggu (31/8).

Untuk mengurangi risiko dan memastikan implementasi UU Desa tidak jalan di tempat, kata Ibnu, perlu langkah-langkah strategis. Lima langkah  strategis untuk mengurangi risiko saat UU Desa diimplementasikan, menurut Ibnu, pertama mengkonsolidasikan seluruh dana program berbasis desa dan menerbitkan aturan dan kebijakan terkait.

Kedua, memastikan Pemkab/Pemkot memfasilitasi kesiapan desa dalam hal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, RKP Desa, APB Desa dan penataan kelembagaan desa, Ketiga, menerbitkan peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan asset program berbasis
masyarakat sesuai skema UU Desa.

Keempat, meningkatkan kapasitas aparatur desa dan masyarakat, serta menyediakan pendamping desa dengan mendayagunakan fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ada. Kelima, mengalokasikan Dana Desa mulai tahun 2015.

“UU Desa memberikan komitmen kemandirian desa melalui pembaruan atas kedudukan, kewenangan, penataan, penyelenggaraan pemerintahan, keuangan dan pembangunan desa, serta pengakuan terhadap desa adat, oleh karena itu penundaan implementasi UU Desa dikhawatirkan berdampak pada sikap skeptik masyarakat yang sudah lama menunggu,” kata Ibnu.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jendral IPPMI, John Odhius,  “Insan pemberdayaan masyarakat dan IPPMI meminta agar pemerintah yang akan datang secara konsisten dapat menerapkan pembangunan desa yang memberi ruang bagi desa dan masyarakat desa untuk tumbuh secara mandiri, adil dan sejahtera melalui pendampingan yang profesional, ruang partisipasi masyarakat desa yang terbuka dan kucuran alokasi dana desa di TA 2015 dari APBN,” kata Odhius .

Akhmad Muqowam, Ketua Kaukus Desa Parlemen, mengatakan UU Desa lahir sebagai komitmen DPR dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, utamanya masyarakat yang berada di perdesaan. Konsekuensi dari komitmen tersebut, Pemerintah yang berada dalam domain eksekutif, utamanya Presiden, harus melaksanakan amanah UU  tersebut.

Menurut Muqowam, rencana kerja pemerintah 2015 belum menunjukkan kesungguhan Pemerintah melaksanakan UU Desa. Selain karena masih adanya pandangan yang berbeda-beda pada tataran Pemerintah Pusat, koordinasi implementasi UU Desa juga sangat tidak berpihak pada UU Desa.

“Itu artinya Pemerintah tidak berpihak dan tidak berniat menyejahterakan masyarakat Desa di Indonesia. Yang paling fatal adalah cara Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk desa dengan mengelaborasi program Kementerian/ Lembaga yang ada nomenklarur desa yang selama ini sudah ada dan menjadi Kebijakan Alokasi Anggaran Tahun 2015,” kata pria yang juga akan menjadi anggota DPD Periode 2014-2019 itu.

Loading...