Ironi Kenaikan TPP Pejabat Lampung Utara

  • Bagikan
Ilustrasi uang/Ist

Feaby Handana

Sebentar lagi seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Utara akan menerima kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada tahun 2021 ini. Mereka akan mendapatkan TPP sebanyak dua bulan sekaligus, yakni dari Januari – Februari 2021.

Kenaikan TPP memang ada restu dari Mendagri. Artinya, memang sudah sesuai aturan. Ini berbeda  seperti rencana kenaikan TPP pada September tahun 2020 lalu yang menimbulkan kegaduhan. Saat itu kegaduhan itu timbul akibat salah pemkab sendiri. Mereka menggodok Perbup kenaikan TPP ‎tanpa mengindahkan pelbagai aturan yang diwajibkan. Salah satu aturan yang tidak diindahkan adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 – 5449 tahun 2019.

Kini, meskipun mereka sudah memenuhi syarat, tetapi kondisi riil di Lampung Utara menunjukkan masyarakat masih mengalami kesulitan ekonomi karena terdampak pandemi Covid-19.  Jangankan membelikan kuota bagi anaknya agar sang  anak belajar secara daring, sekadar untuk makan pun mereka kesulitan. Kesulitan ekonomi ini hingga kini masih dirasakan banyak warga Lampung Utara.

Fakta lain juga menunjukkan bahwa sudah dua bulan lamanya gaji aparatur desa tahun 2020 belum dibayarkan oleh Pemkab Lampung Utara. ‎Alokasi Dana Desa bulan November – Desember 2020 yang menjadi sumber gaji itu hingga kini belum disalurkan. Padahal, jika mau, pemkab dapat atau mampu menyalurkan satu bulan ADD 2020 pada desa – desa dari total anggaran dua bulan TPP yang dibayarkan.

Besaran anggaran TPP ‎yang dikeluarkan oleh pemkab tiap bulannya mencapai sekitar Rp4,8 -4,9 miliar. Artinya, untuk pembayaran dua bulan TPP itu, Pemkab perlu mengeluarkan anggaran sekitar Rp9,6 -9,8 miliar. Jumlah ini lebih dari cukup untuk membayar satu bulan tunggakan ADD yang hanya sekitar Rp7-8 miliar tiap bulannya.

Kenyataan ini mau tidak mau akan mem‎buat aparatur desa merasa terpinggirkan. Hal itu karena besaran gaji yang mereka terima hanya sepersekian persen dari besaran TPP tersebut. Para pejabat seolah menari di atas penderitaan mereka.

Fakta lain yang tak kalah ironi: saat ini Pemkab Lampung Utara mengalami defisit anggaran sebesar Rp40-an miliar. Di sisi lain, pemandangan yang tak kalah miris terhampar di depan mata: banyak jalan rusak, menyerupai kubangan kerbau.

Bagaimana mungkin bisa di tengah banyaknya warga yang sedang susah dan para aparatur desa yang belum menerima gaji Pemkab Lampung Utara justru menaikkan TPP pejabat? Padahal, anggaran TPP tersebut tidak sedikit. Nilainya mencapai Rp 30 miliar hingga Rp 40 miliar.

Alangkah baiknya juga jika anggaran TPP yang mencapai sekitar Rp30-40 miliar tiap tahunnya itu dipergunakan dulu untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Kondisi jalan yang berlubang dan penuh genangan air serta berlumpur sepertinya tidak cukup mampu menggugah empati itu dari mereka.

Pada titik inilah “sesuai aturan” tidak berarti bisa mengesampingkan hati nurani. Meskipun kenaikan TPP pejabat sudah ada aturannya dan aturan itu sudah dipenuhi, bukan berarti Pemkab Lampung Utara boleh menutup mata terhadap fakta riil yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kecuali para elite pejabat di Lampung Utara memang sudah kehilangan rasa empati dan terkikis hati nuraninya.

Loading...
  • Bagikan