JAKARTA, Teraslampung.com — Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Penistaan agama yang dimaksud terkait dengan gambar karikatur ISIS yang dimuat di Jakarta Post edisi 3 Juli 2014.
Karikatur itu menggambarkan bendera berlambang tengkorak dengan kalimat tauhid di atasnya. “Penetapan status tersangka setelah penyidik memeriksa saksi ahli pidana, ahli agama, dan Dewan Pers,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di kantornya, Kamis, 11 Desember 2014.
Menurur Rikwanto, Maidyatama dijerat Pasal 156 huruf a KUHP tentang Penistaan Agama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. “Yang bersangkutan baru akan diperiksa sebagai tersangka pada awal pekan depan,” ujarnya.
Pada pemeriksaan pekan depan itu, penyidik baru memutuskan, apakah akan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau tidak. “Nanti, penyidik yang memutuskan dengan berbagai pertimbangan,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Mubaligh Jakarta Edy Mulyadi melaporkan harian The Jakarta Post ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan tuduhan penistaan agama. Menurut Edy, permintaan maaf Pemimpin Redaksi Jakarta Post saja tak cukup, jadi tetap harus dibawa ke ranah pidana. “Biar ada efek jera, agar media lebih berhati-hati,” kata Edy, Selasa, 15 Juli 2014.
Menurut dia, langkah pelaporan itu dilakukan secara mandiri, tanpa rekomendasi dari pihak mana pun. Karikatur ISIS yang dimuat oleh Jakarta Post, tutur dia, telah menimbulkan keresahan di kalangan warga muslim.
Terkait hal itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan menolak keras. AJI Indonesia mendesak kepolisian RI tidak menggunakan KUHP untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan karya jurnalistik, dan kembali menggunakan UU Pers sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan atau produk pers.
AJI juga mendesak Kapolda Metro Jaya segera mencabut status tersangka Meidyatama Suryodiningrat dan mengembalikan kasus ini sesuai UU Pers yang bersifat lex specialis.
Selain itu, AJI mengajak masyarakat pers, baik media massa, Dewan Pers, dan stakeholders lainnya untuk bersama sama menjaga kebebasan pers dan menegakkan kasus ini dalam koridor kasus pers bukan kasus pidana.
Menurut AJI, kasus ini bila dibiarkan akan menjadi ancaman serius bagi kebebaaan pers dan akan bisa terkena kepada siapapun. Untuk itu, AJI mendesak kepolisian mengembalikan kasus ini seperti yang sudah tertuang dalam kesepakatan Dewan Pers dan Kepolisian dalam menangani kasus pers.
“Nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian RI tentang koordinasi dalam penegakan hukum dan perlindungan kemersekaan pers yg ditandatangani Kapolri Timur Pradopo dan Bagir Manan tahun 2012 lalu harusnya jadi pegangan menangani kasus ini,” kata Ketua Umum AJI Indonesia, Suwarjono, Kamis (11/12).
Dewira/tempo.co
