Beranda Views Suara Publik ISPI Desak Agar Keberadaan Dinas Peternakan Tidak Direstrukturisasi

ISPI Desak Agar Keberadaan Dinas Peternakan Tidak Direstrukturisasi

75
BERBAGI
Wagub Bachtiar Basri (jas putih) mengenakan sarung tangan untuk segera melakukan inseminasi buatan untuk sapi milik peternak Desa Rulungsari, Natar, Lampung Selatan, Selasa (1/8/2015).

 

TERASLAMPUNG.COM — Berkaitan dengan upaya restrukturisasi pemerintah kabupaten kota yang sedang dalam proses sebagai bagian dari implementasi PP No. 18 Tahun 2016, maka Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Cabang Lampung menyampaikan seruan kepada seluruh pemerintah Kabupaten se Provinsi Lampung yang masih memiliki Dinas Peternakan agar kiranya bisa tetap mempertahankan keberadaan Dinas Peternakan, dengan pertimbangkan hal hal sebagai berikut:

1. Provinsi Lampung sangat potensial dan memiliki keunggulan dikembangkan sebagai lumbung ternak, potensi pengembangan ternak masih memiliki kapasitas satuan ternak tersedia cukup besar, ketersedian sumber pakan ternak yang berlimpah, baik dari limbah industri pertanian, limbah pertanian maupun hijauan makanan ternak. Kelembagaan peternakan di Provinsi Lampung juga telah tersedia dengan baik. Investasi usaha di bidang peternakan masih sangat menjanjikan keberadaan feedlot, kemitraan peternakan ayam ras yang terus bertumbuh dan investasi lainnya.

2. Sumberdaya manusia di bidang peternakan juga harus dipertimbangkan menjadi faktor utama dalam pengambilan kebijakan strategis, di Provinsi Lampung ada seribu lebih Sarjana Peternakan, angka ini di tahun tahun mendatang akan terus bertambah sejalan dengan terbentuknya fakultas peternakan di Unila, dokter hewan juga terus bertambah, paramedis peternakan terlatih dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat, inseminator terlatih tersedia merata di seluruh kabupaten kota, petugas pengawas mutu pakan (Wastukan) terlatih telah tersedia di seluruh kabupaten kota.

3. Rumah Tangga Peternakan di Provinsi Lampung, jumlahnya masih sangat banyak dan saat ini menjadi pemilik 90% populasi ternak akan tetapi rata rata kepemilikan ternaknya masih sangat rendah. Mereka masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah, karena sejumlah keterbatasan yang mereka miliki, seperti penguasaan teknologi, aksebilitas modal, dan pemasaran. Merekalah sesungguhnya locus perhatian utama pemerintah.

4. Upaya mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak memerlukan komitmen semua pihak, oleh karenanya upaya mempersempit organisasi satker yang membidangi peternakan akan menjadi bukti melemahnya komitmen dari serangkaian usaha mewudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak.

5. Jika keberadaan satker yang membidangi peternakan di Provinsi Lampung terus dipersempit secara politis menjadi kontra produktif bagi daerah kabupaten kota tersebut, setidaknya akan mengurangi posisi tawar pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi anggaran pusat yang representatif dengan upaya peningkatan kesehahteraan peternak dan pencapaian Lampung sebagai Lumbung ternak.

Demikian pernyataam sikap kami, semoga itikad baik ini bisa dipahami dan mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan baik Pemerintah daerah sebagai eksekutif di semua level maupun DPRD sebagai legislatif di dalamnya.

Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia Cabang Lampung

Loading...