TERASLAMPUNG.COM – Berkembangnya isu menyesatkan tentang jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menimbulkan keresahan sejumlah kepala dinas maupun satker setempat. Mereka membantah dan menilai informasi jual beli jabatan di Lampung Tengah cenderung berunsur politis yang ingin menjatuhkan kredibilitas Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang telah berhasil membangun kabupaten tertua dan terluas di Lampung itu.
“Tidak ada (jual beli jabatan, red). Tidak ada setoran apapun!. Saya pindah kesini murni karena dibutuhkan. Tidak ada mahar-mahar atau setoran ke bupati. Salah besar kalau Pak Mustafa terima jual beli jabatan. Bupati kita beda dengan yang lain. Ini isu yang benar-benar keterlaluan,” kata Kepala Satpol PP Lampung Tengah Letkol Tri Widarbo, Kamis (27/4/2017).
Demikian halnya, terkait perekrutan tenaga honorer Satpol PP Lamteng, lanjutnya, perekrutan dilakukan secara profesional oleh pihak ketiga yakni Kodim. Pemkab Lampung Tengah bahkan tidak turut campur soal perekrutan tersebut.
“Mulai dari perekrutan dan penetapan, semuanya dilakukan Kodim. Ini untuk mengantisipasi ikatan kekeluargaan atau KKN. Jadi tidak benar jika mau jadi honor di Lampung Tengah harus bayar. Saya sendiri bingung, kesannya yang membuat isu itu jauh lebih paham soal rekrutmen tenaga Pol-PP di Lamteng ini,” imbuh dia.
Hal senada juga disampaikan Kadishub Lampung Tengah, Kompol Syukur Kersana. Mantan Kadishub Lampung Selatan ini mengaku tidak pernah satu rupiah pun memberikan mahar apapun untuk menduduki jabatannya.
“Kalau toh harus membayar, saya membayarnya dengan kinerja dan loyalitas. Tapi dalam bentuk uang, tidak ada. Saya berani bersumpah untuk itu. Begitu juga di lingkungan Dishub Lampung Tengah, tidak ada setoran uang jabatan,” tegasnya.
Berhembusnya isu jual beli jabatan politik, diakuinya hal ini mencuat karena unsur politik menjelang Pilgub 2018.
“Itu hanya isu dari oknum yang iri melihat keberhasilan di Lamteng. Kita harus bijak menerima informasi yang beredar. Berita jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Lampung Tengah tidak bisa dipertanggung jawabkan,” tegas Syukur.
