Isu Jual Beli Jabatan Merebak di Pemkot Bandarlampung, Ini Kata Walikota Eva Dwiana

Walikota Bandarlampung Eva Dwiana melantik empat pejabat eselon dua hasil lelang jabatan, di Gedung Semergou, Senin, 25 Juli 2022.
Walikota Bandarlampung Eva Dwiana melantik empat pejabat eselon dua hasil lelang jabatan, di Gedung Semergou, Senin, 25 Juli 2022.
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG — Hasil lelang jabatan pejabat eselon dua Pemkot Bandarlampung yang tak kunjung dilantik membuat berbagai spekulasi dan kabar miring merebak. Salah satunya adalah dugaan adanya jual beli jabatan dengan modus menyetor sejumlah uang kepada kepala dinas agar jabatan pejebat eselon dua bisa diraih.

“Kabar ini A1 (valid). Saya dapat informasi bahwa salah seorang pejabat yang belum dilantik itu sudah setor uang kepada kepala dinas. Lumayan gede angkanya. Di atas dua digit,” katanya kepada Teraslampung.com, belum lama ini.

Saat ditanyakan siapa calon kadis dan kadis mana tempat menyetor uang itu, sumber tersebut tidak mau  menjawabnya.

“Wartawan kan lebih tahu siapa-siapa pejabat yang dekat walikota. Saya tidak mau orang-orang yang dekat bunda (sapaan akrab Walikota Eva Dwiana) itu memanfaatkan kedekatan dengan cara jual jabatan. Setahu saya pada masa Pak Herman HN (walikota sebelumnya) tidak ada jual beli jabatan. Bunda sebagai istrinya pasti meneruskan kebijakan baik itu,” tambahnya.

Praktik dugaan jual beli jabatan ternyata bukan hanya untuk pejabat eselon dua saja.

Teraslampung.com mendapat informasi soal praktik itu dari wartawan yang ngepos di Pemkot Bandarlampung. Wartawan tersebut memperlihatkan isi chat dari seseorang yang menginginkan salah satu jabatan di Pemkot Bandarlampung. Pegawai itu bahkan sudah menyiapkan dana sebesar Rp50 juta untuk si wartawan dengan syarat wartawan itu bisa memuluskan keinginannya.

Isi chatnya sebagai berikut : “Melanjutkan obrolan kita, agar saya duduk di jabatan itu. Setelah saya dilantik uang langsung saya transfer. Uangnya standby di rekening abang”.

Pembicaraan antara wartawan dan PNS dilanjutkan via telpon. Kata wartawan tersebut, PNS itu berjanji memberi uang kepadanya alasannya PNS tersebut tidak ikhlas uangnya diberikan kepada pejabat yang dekat dengan walikota.

“Dia telpon saya. Dia jelaskan kalau uang itu dikasi ke pejabat yang dekat dengan walikota dia tidak ikhlas. Saya sih iya-iya saja, sekadar nyenangin kawan dan mendengar curhat kawan,” ungkapnya.

Menanggapi dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bandarlampung, Walikota Eva Dwiana menegaskan soal pelantikan eselon dua masih menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Menurutnya, setelah proses tersebut pihaknya akan segera melakukan pelantikan.

“Kalau dari pusat sudah ada rekomendasi, nanti kami akan langsung lantik,” kata Eva,  usai membuka acara kelompok UMKM di Kecamatan Panjang, Senin 14 November 2022.

Sementara itu, Kepala BKD Bandar Lampung, Herliwaty, mengatakan pihaknya baru mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk jabatan Kepala Disdukcapil. Selanjutnya tinggal menungg keputusan dan jadwal dari walikota selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

“Rekomendasi dari Kemendagri baru keluar seminggu yang lalu, tinggal menunggu jadwal dari walikota untuk pelantikan,” katanya di Pemkot Selasa 15 November 2022.

Menanggapi lambatnya proses pelantikan beberapa pejabat di Lingkungan Pemkot Bandarlampung yang sudah mengikuti lelang jabatan, akademisi Unila Dr Budiono menilai Pemkot dengan cara itu tidak memberi kepastian kepada peserta lelang.

“Seharusnya proses lelang yang sudah dilakukan harus segera dilakukan pelantikan untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang mengikuti lelang karena kalau tidak segera dilantik atau terlalu lama dalam melakukan pelantikan akan memberi dampak yang kurang bagus kepada jalanya roda pemerintahan dan dapat menimbulkan kecurigaan- kecurigaan,” katanya.

Saat ditanyakan soal dugaan jual beli jabatan, Budiono mengatakan untuk menepis dugaan tersebut Pemkot harus menjawabnya dengan segera melakukan pelantikan hasil proses seleksi yang dilakukan oleh panitia.

“Praktik jual beli jabatan harus dihindari, karena akan mempengaruhi kinerja pegawai. Bisa dipastikan pejabat atau pegawai tersebut lebih mementingkan cari duit untuk balik modal dulu,” tegasnya.

Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan nilai 65,58. Nilai tersebut masuk dalam kategori sangat rentan terjadi KKN.

Berdasarkan survei tersebut, salah satu komponen yang mendapatkan nilai paling rentan adalah jual-beli jabatan. Dalam hasil SPI pada laman jaga.id, risiko jual-beli jabatan di lingkungan Pemkot Bandar Lampung mencapai 30 persen. Dari keterangan KPK RI SPI tersebut respondennya melibatkan PNS.

Kemudian bagaimana proses lelang jabatan atau seleksi Jabatan Tinggi Pratama (JPTP) tahun 2022. Seleksi pertama dibuka pada 24 Februari 2022 untuk pengisian 8 jabatan kosong, yaitu Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretaris DPRD Kota Bandar Lampung, dan Kepala BPKAD dan Sekertaris Dewan (Sekwan).

Dari seleksi tersebut telah dilantik tiga jabatan yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Lalu untuk jabatan Kepala Dinas Kesehatan Tim Seleksi menyatakan tidak ada yang memenuhi syarat.

Saat ini masih ada 4 jabatan dalam proses seleksi tersebut yang belum mendapatkan keputusan dan dilantik. Padahal dalam surat pengumuman Pemkot Bandar Lampung nomor: 800/03/IV.04/Pansel/2022 dijadwalkan seleksi telah selesai dan dilantik pada 24 April 2022.

Jabatan yang masih di isi oleh Pelaksana Tugas (Plt) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Sekwan.

Dandy Ibrahim