Isu Kerja Sama JKN -KIS PBI di Lampura Disetop Sementara, Ini Kata Plt Kadinkes

  • Bagikan
elaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, Maya Natalia Manan
elaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, Maya Natalia Manan

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Dinas Kesehatan Lampung Utara menepis kabar tentang pemutusan perjanjian kerja sama dengan pihak BPJS terkait layanan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran‎ (JKN-KIS PBI). Yang benar adalah adanya pengurangan jumlah peserta JKN-KIS PBI oleh Pemerinta Pusat.

“Enggak dong. Kan PKS (Perjanjian Kerja Sama‎) nya sama akhir Desember 2022,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, Maya Natalia Manan, Kamis (21/10/2021).

Yang benar, menurut Maya adalah adanya pengurangan jumlah peserta JKN – KIS PBI. Pengurangan itu merupakan kebijakan Pemerintah pusat. Total akan ada sekitar 94 ribu peserta JKN – KIS PBI yang akan dikurangi.

“Terkait pengurangan itu)‎ bukan wewenang kami, tapi langsung dari pusat. Bisa langsung konfirmasi ke BPJS,” sarannya.

Maya menyebutkan, ‎adanya rencana pengurangan tersebut membuat pihaknya akan kembali melakukan validasi peserta JKN – KIS PBI. Dengan demikian, program ini akan lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

“(Jumlah peserta JKN – KIS PBI Lampung Utara) ada 31.800 orang. Total dana yang disiapkan untuk tahun 2021 sebesar Rp15 miliar,” jelas dia.

‎Tahun 2019 silam, Pemkab Lampung Utara sempat memiliki pengalaman pahit dengan JKN – KIS PBI. Kala itu, terjadi penonaktifan sementara ‎puluhan ribu peserta JKN-KIS PBI. Penyebabnya, Pemkab Lampung Utara terlambat membayar tunggakan pada pihak BPJS.

‎Penjabat Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Sofyan kala itu mengakui layanan kesehatan peserta JKN – KIS PBI sempat dibekukan akibat adanya tunggakan yang belum dilunasi oleh Pemkab Lampung Utara.

‎”Hari ini saya belum tahu (apakah sudah bisa berobat atau belum) tapi kewajiban kita (tunggakan bulan September dan Oktober sekitar Rp1,9 Miliar) sudah dibayar,” terang dia saat ditemui di gedung DPRD Lampung Utara, pekan lalu.

‎Penonaktifan kartu peserta JKN-KIS ini disebabkan oleh keterlambatan dari pihak Pemkab Lampung Utara dalam melunasi tunggakan tersebut. Kendati demikian, ‘keterlambatan’ pelunasan itu hanya dalam hitungan jam saja.

‎”Karena kita kemarin dianggap pembayarannya menunggak maka harus non aktif, tapi (tunggakan itu) hitungannya hanya jam saja kemarin,” jelasnya.

  • Bagikan