Beranda Politik Jadi Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto Disarankan Berhenti dari Kabinet

Jadi Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto Disarankan Berhenti dari Kabinet

122
BERBAGI
Erlangga Hartarto (jurnas.com)

TERASLAMPUNG.COM  — Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar Ketua Umum Partai Golkar yang baru terpilih, Erlangga Hartarto, segera mundur dari Kabinet Kerja.

“Jika berhenti dari kabinet, maka akan lebih fokus membenahi Partai Golkar yang sedang mangalami keterpurukan. Saya menyarankan agar Airlangga berhenti jadi menteri, supaya fokus menyelamatkan Golkar,” kata Pangi, seperti dilansir jurnas.com,Jakarta, Minggu (17/12/2017).

Kata Pangi, hal itu sebagai komitmen dan konsistensi Presiden Jokowi yang tidak memperbolehkan menteri rangkap jabatan. Sehingga, Airlangga semestinya mundur tanpa ada permintaan dari Jokowi.

“Saya hakul yakin Jokowi konsisten dengan sikapnya tersebut, sebaiknya Airlangga Hartato mundur dengan kesadaran tanpa diminta presiden,” tegasnya.

Diketahui, Airlangga resmi menjabat menjadi Ketum Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat pleno Partai Golkar, di Kantor DPP Golkar, Rabu (13/12).

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, Novanto dinonaktifkan setelah berstatus sebagai terdakwa. “Pergantian dari bapak Setya Novanto kepada Airlangga Hartarto definitif ditetapkan pada rapat pleno,” kata Nurdin.

Sebelumnya, dalam rilisnya Sabtu (16/12/2017), anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Najib Salim Attamimi menegaskan, Airlangga Hartarto telah dipilih dalam rapat pleno terakhir DPP Partai Golkar, sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar sementara.

Menurut Najib, penunjukan itu untuk mengantarkan terselenggaranya Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Munaslub DPP Partai Golkar.

“Penunjukan itu adalah bentuk informasi yang perlu dipahami oleh kader dan masyarakat secara umum. Sekalipun ada indikasi mayoritas DPD tingkat I dan tingkat II, telah menghendaki Airlangga Hartarto sebagai Ketum DPP Partai Golkar definitif,” kata Najib dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/12/2017).

Selain penetapan Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar sementara, Dewan Pakar DPP Partai Golkar juga telah menyelesaikan pembahasan berbagai hal dan muncul dinamika yang melihat kenyataan kepemimpinan Setya Novanto dan DPP Partai Golkar.

“Saya melihat ini, tidak bisa diberikan rapor merah kepada pribadi Ketua Umum Setya Novanto. Karena partai ini adalah pekerjaan tim, terutama Pengurus DPP. Kami sebagai anggota Dewan Pakar mempunyai tugas sebagai tenaga ahli, telah memberikan beberapa masukan dari kemerosotan Golkar selama ini,” kata dia.

“Kami sebagai anggota Dewan Pakar, memberikan apresiasi kepada anggota DPP yang lain. Karena tidak semua pengurus melakukan hal yang tidak baik. Masih banyak pengurus di DPP dan DPR yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Salah satu contoh, Komisi II telah penyelesaian UU Pemilu dengan baik, dengan pimpinan komisi kader terbaik Golkar,” imbuh Najib,