Hukum  

Jadi Korban Wanprestasi Pengembang, Puluhan Warga Mengaku di LBH Bandarlampung

Direktur LBH Bandarlampung, Alian Setiadi, menerima pengaduan warga terkait kasus perumahan.
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM — Enam puluhan warga Lampung mengadu ke LBH Bandarlampung terkait dengan kasus wanprestasi yang dilakukan pengembang. Mereka masing-masing sudah membayar uang muka hingga puluhan juta rupiah sesuai dengan kesepakatan, tetapi perumahan yang dijanjukan akan bangun oleh PT. Patala Global Perdana hingga kini tidak terwujud.

Perumahan yang dibangun oleh PT. Patala Global Perdana terdiri dari Perumahan Bumi Raja Basa Residence, Bumi Kesuma Residence, dan Bumi Kedamaian Recidence.

Pengaduan dari masyarakat tersebut bermula dari ketidak jelasan dari PT Patala Global Perdana dalam pembangunan yang ada.

Para konsumen menjelaskan bahwa di tiga perumahan tersebut ada sebanyak 300-an konsumen yang sudah memboking atau memesan perumahan.

Konsumen ang memesan rumah kepada PT. Patala Global Perdana kebanyakan adalah warga Lampung yang belum memiliki rumah. Mereka tertarik membeli perumahan yang baru karena sebagian besar perumahan yang di bangun oleh PT Patala Global Perdana adalah perumahan subsidi. Rumah di Perumahan Raja Basa Residence seluruhnya merupakan perumahan susidi.

Warga masyarakat mengeluhkan bahwa kebanyakan masyarakat sudah menyetorkan uang antara Rp25 hingga Rp35 juta kepada PT Patala Global Perdana.

Penyetoran uang dilakukan setelah Boking Perumahan kepada PT. Patala Global Perdana sebesar Rp3 juta Rupiah dan selanjutnya dilakukan pembanyaran DP perumahan.

Kenyataannya, kebanyakan warga sudah melunasi DP sejak 2016 sampai 2017 awal, sampai sekarang belum ada kejelasan. Bahkan terakhir PT. Patala mengeluarkan surat pemberitahuan pembanguna perumahan pada tanggal 31 Mei 2017 yang di dalamnya menjelaskan bahwa pembangunan perumahan akan dilanjutkan paling lambat pada bulan Juli 2017, apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan belum berjalan maka pihak perusahaan akan bertanggung jawab penuh terhadap konsumen perumahan tersebut.

LBH Bandar Lampung dengan tegas menyatakan bahwa mendapatkan perumahan yang layak merupakan hak bagi setiap Warga Negara. Terlebih dalam permasalahan ini, perumahan yang di bangun oleh PT Patala Global Perdana sebagian besar merupakan perumahan subsidi. Dilihat dari peruntukannya, perumahan subsidi merupakan perumahan yang di berikan kepada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kemudian MBR ini yang diberikan akses dan menjadi sasaran objek subsidi oleh Negara.

Data yang di himpun LBH Bandar Lampung sampai hari ini sudah terkumpul sampai dengan 60-an orang dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah. Dari data tersebut warga masyarakat yang sudah menyetorkan uang kepada PT. Patala Global Perdana jika di jumlah mencapai 2,5 Milyaran.

Bahkan ada warga masyarakat yang sudah hampir lunas dalam proses pembayaran perumahan tersebut.
Jumlah masyarakat yang terus bertambah dan jumlah uang yang cukup besar artinya ini bukan permasalahan yang sepele. Dalam hal ini pemerintah juga harus turut andil dan bertanggung jawab terhadap permasalahan ini.

“Karena jelas bahwa dalam proses pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan wewenang dari pemerintah seperti dalam Pasal 31 PP 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, pemerintah memiliki wewenang dalam hal perizinan, pengawasan dan penertiban,” kata Direktur LBH Bandarlampung, Alian Setiadi.

Menyikapi permasalahan tersebut LBH Bandar Lampung membuka posko pengaduan terkait permasalahan perumahan yang terjadi di Provinsi Lampung.

Posko pengaduan ini yang kemudian mendata dan mengadvokasi korban-korban investasi bodong baik dalam hal perumahan maupun investasi-investasi bodong lainnya.

“LBH Bandar Lampung juga menekan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab juga dalam permasalahan ini, karena secara jelas bahwa pemerintah dalam hal ini memegang kewenangan baik dari perizinan dan pengawasan tetapi pemerintah lalai,” kata Alian.