Jaksa Agung Pastikan Kasus Dugaan Gratifikasi Reklamasi Teluk Lampung Masih Terus Berjalan

  • Bagikan
Jaksa Agung HM Prasetyo

Zainal Asikin|Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG — Penyelidikan terkait perkara dugaan gratifikasi perizinan kegiatan reklamasi di Teluk Lampung yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam dua bulan terakhir, tidak adanya perkembangan berarti. Namun pihak kejaksaan memastikan, bahwa perkara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Bandarlampung, Herman HN masih terus berjalan.

Jaksa Agung, HM Prasetyo saat diwawancarai usai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Lampung (Unila) mengatakan, mengenai perkara dugaan gratifikasi perizinan kegiatan reklamasi di Teluk Lampung, masih dalam penyelidikan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pidana Khusus kejaksaan.

“Hingga saat ini, perkaranya masih terus diproses dan diselidiki,”ujarnya, Kamis (15/12/2016).

Namun, saat disinggung mengenai lebih lanjut hasil perkembangan penyelidikan perkara tersebut, HM Prasetyo enggan menyebutkannya.

HM Prasetyo mengutarakan, dalam proses penyelidikan, pihaknya masih mendalami keterangan saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Yakni, kesaksian dari sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bandarlampung. Karena tidak semua hasil dari penyelidikan, bermuara ditingkat penuntutan pada pengadilan.

“Yang jelas, kami masih mendalami sejauh mana kebenaran perkaranya. Jaksa berdiri dari sudut subjektif, dan harus melihat secara objektif. Kalau salah ya salah, kalau pun benar jangan disalahkan,”ungkapnya.

Dalam penyelidikan tersebut, kata HM Prasetyo, pihaknya juga melihat dari banyak aspek. Seperti analisis dampak lingkungan (amdal) dan bagaimana mengenai perizinannya.

“Saat ini kami masih melihat apakah ada pelanggaran pidananya atau tidak, kalau memang terbukti adanya pelanggaran pasti akan ditingkatkan statusnya. Kami juga kan tidak boleh menjustis seseorang pasti bersalah,”terangnya.

Diketahui sebelumnya, bahwa dalam perkara dugaan reklamasi tersebut, penyidik Satgasus Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa delapan orang pejabat Pemkot Bandarlampung beberapa waktu lalu.

Delapan pejabat yang diperiksa Kejagung tersebut adalah, Walikota Bandarlampung, Herman HN; Kadistako Bandarlampung, Effendi Yunus; Kabag Hukum Setkot Bandarlampung, Wan Abdurrahman; Asisten I Bidang Pemerintahan, Dedi Amrullah, Kepala BPLH, Rejab; Kepala BPKAD, Trisno Adreas; Kabag Pemerintahan, Syahriwansyah dan Kepala Bapeda, Ibrahim.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap delapan pejabat Pemkot Bandarlampung tersebut, hingga saat ini perkara dugaan reklamasi Teluk Lampung tersebut, belum adanya perkembangan lebih lanjut.

  • Bagikan
You cannot copy content of this page