Opini  

Jaminan Hari Tua, Riwayatmu Kini

Bagikan/Suka/Tweet:

Oleh: ID Arter
ASN Badan Pusat Statistik Kota Metro

Baru – baru ini Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah telah meneken Keputusan yang mengatur tentang jaminan hari tua (JHT). Keputusan tersebut dituangkan dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, dalam keputusan itu secara garis besar menyebutkan JHT tidak bisa diambil secara keseluruhan jika usia pekerja belum mencapai 56 tahun, kecuali meninggal dunia, dan cacat total secara tetap. Sehingga buruh atau pekerja yang terkena PHK atau berhenti bekerja (mengundurkan diri) sebelum berusia 56 tahun tidak bisa mengambil keseluruhan dana JHT. Buruh/pekerja tersebut harus menunggu ketika berusia 56 tahun jika ingin mengambil keseluruhan dana JHT.

Bayangkan jika misalnya seorang bekerja terkena PHK di usia 40 tahun, maka dia harus menunggu selama 16 tahun hanya untuk mengambil JHT yang memang sudah menjadi hak buruh/pekerja. Pemerintah berdalih dengan menyatakan sekarang sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). JKP itupun sebenarnya adalah tanggungan pemerintah yang diambil dari iuran BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari rekomposisi iuran JKK (jaminan kecelakaan kerja) dan JKM (jaminan kematian). Syaratnya pun tidak mudah, seorang buruh/pekerja bisa mengajukan JKP jika sudah bekerja selama 2 tahun dan tidak terputus.

Di samping itu, manfaat JKP sangat terbatas sekali. Hanya diterima paling banyak 6 bulan setelah PHK tersebut. Dan itu pun hanya menerima 45 persen upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen upah untuk 3 bulan berikutnya. Kemudian setelah 6 bulan, kemana lagi buruh/pekerja yang terkena PHK tersebut harus mencari makan?

Sungguh sangat tidak masuk akal ketika dana JHT buruh/pekerja disandera oleh pemerintah sampai buruh/pekerja mencapai usia 56 tahun, karena JHT merupakan tabungan buruh/pekerja bersama pengusaha yang besarannya adalah 5,7 persen, dimana 2 persen ditanggung pekerja, 3,7 persen ditanggung perusahaan/pemberi kerja. Dana tersebut tentunya sangat berguna untuk menyambung kehidupannya pada saat tidak lagi menerima pendapatan rutin dari perusahaan. Biasanya dana JHT itu digunakan untuk memulai karier kedua atau berwirausaha.

Sebenarnya Permenaker No. 2 Tahun 2022 bukan barang baru, karena Pemerintah pernah mengeluarkan PP 46/2015 dimana PP tersebut mengatur ketentuan bahwa manfaat JHT bagi peserta yang terkena PHK atau berhenti bekerja sebelum pensiun dimulai pada saat peserta mencapai usia 56 tahun, kemudian ketentuan tersebut dihapus oleh PP 60/2015 tentang Perubahan Penyelenggaraan Program JHT. Ketentuan tersebut dihapus karena pada saat itu terjadi gelombang protes atas lahirnya PP 46/2015 yang menentukan hal tersebut. Tetapi, mengapa sekarang dimunculkan kembali oleh Menaker?

Sepertinya Menaker harus mempelajari kembali kasus lahirnya PP 46/2015 dimana saat itu terjadi gelombang penolakan besar-besaran dari buruh/pekerja yang kemudian Presiden langsung merubah keputusan tersebut dengan PP 60/2015. Sebab, Presiden pada saat itu memahami situasi ketenagakerjaan serta aspirasi dari buruh/pekerja. Tentunya situasi ketenagakerjaan sekarang ini jauh lebih buruk daripada situasi ketenagakerjaan saat itu, sebab pandemi covid yang berlangsung 2 tahun lebih menyebabkan berbagai aspek ekonomi turut terdampak.

Saran kepada Pemerintah

Meskipun Permenaker No. 2 Tahun 2022 mulai berlaku pada 4 mei 2022 nanti, namun gelombang penolakan dan kritik baik dari aliansi buruh, pengacara, elit politik dan berbagai kalangan sepertinya tidak akan merubah serta Pemerintah tetap kekeh untuk tidak mencabut Permenaker tersebut. Maksud Pemerintah sebenarnya ingin mengembalikan fungsi JHT sebagai dana biaya hidup dimasa tua, yang pada usia tersebut sudah tidak produktif lagi. Namun pemberlakuan peraturan tersebut dirasa tidak tepat sekarang ini, karena problem yang tengah melanda negeri ini tidak juga berkesudahan, dimana gelombang covid varian omicron masih terus menanjak, kelangkaan dan mahalnya minyak goreng serta problematika lainnya.

Data BPS menunjukan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat minus 3,49 persen pada 2020 serta hanya tumbuh 3,51 persen 2021 di kuartal yang sama mengakibatkan gelombang PHK yang tidak bisa dihindari, BPS melaoprkan jumlah pengangguran pada agustus 2021 mencapai 9,10 juta penduduk. Sejalan dengan hal tersebut, hasil survei kementrerian Ketenagakerjaan sendiri mengemukakan, sekitar 88 persen perusahaan terdampak pandemi dan umumnya dalam keadaan merugi. Tentunya menjadi sangat bijak jika Permenaker dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan aspirasi dari pekerja/buruh dan kalangan masyarakat.***