Beranda Hukum Korupsi Januari – Juni 2020 KPK Terima 1.082 Laporan Gratifikasi Rp14,6 Miliar

Januari – Juni 2020 KPK Terima 1.082 Laporan Gratifikasi Rp14,6 Miliar

267
BERBAGI
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar (kiri), bersama penyidik menunjukkan barang bukti uang hasil OTT Komisioner KPU RI, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar (kiri), bersama penyidik menunjukkan barang bukti uang hasil OTT Komisioner KPU RI, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto

Teraslampung.com — Dalam kurun satu semester atau Januari – Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.082 laporan  gratifikasi senilai Rp14,6 miliar. Laporan penerimaan gratifikasi tersebut bentuknya beragam, mulai uang, barang, makanan hingga hadiah pernikahan dan berbagai fasilitas lainnya.

Dalam keterangan rilisnya yang diterima teraslampung.com, jenis laporan yang paling banyak diterima berupa uang atau setara uang sebanyak 487 laporan. Sedangkan untuk jenis barang sebanyak 336 laporan, berbentuk makanan 157 laporan, bersumber dari pernikahan baik berupa uang, kado barang dan karangan bunga sebanyak 44 laporan. Sedangkan untuk jenis fasilitas seperti tiket perjalanan, sponsorship, diskon dan fasilitas lainnya sebanyak 58 laporan.

Laporan gratifikasi terbanyak selama periode tersebut, berasal dari Kementerian sebanyak 383 laporan.

Kemudian disusul BUMN sebanyak 244 laporan, lembaga negara/lembaga pemerintah sebanyak 214 laporan dan Pemerintah daerah terdiri dari Pemerintah Provinsi 130 laporan, Pemerintah Kabupaten/Kota 111 laporan.

Sedangkan media pelaporan yang paling banyak digunakan untuk menyampaikan laporan yakni melalui aplikasi gratifikasi online (GOL) milik unit pengendali gratifikasi (UPG) berjumlah 489 laporan. Selanjutnya, GOL individu berjumlah 295 laporan, kemudian surat elektronik 199 laporan, surat/pos 47 laporan, datang langsung 46 laporan dan medium lainnya seperti aplikasi WhatsApp 6 laporan.

Pegawai negeri dan penyelenggara negara, dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi tersebut, dianggap pemberian suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya 4 sampai 20 tahun penjara, dan denda dari Rp200 Juta hingga Rp1 Miliar.

Ancaman pidana tersebut, tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 12C.

KPK mengimbau, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang dilarang pada kesempatan pertama. Jika terpaksa menerima, laporan dapat disampaikan ke KPK melalui UPG pada instansi masing-masing atau melalui aplikasi GOL pada gawai pribadi atau dengan mengunduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Pelaporan secara daring lainnya dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirimkan surat elektronik ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Zainal Asikin

Loading...