Beranda Hukum Jejak Konflik Berdarah di Register 45 Mesuji

Jejak Konflik Berdarah di Register 45 Mesuji

4471
BERBAGI
Papan pengumuman di kawasan Register 45 Mesuji (Foto: Oyos Saroso HN)

TERASLAMPUNG.COM — Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji, kembali bergolak, Rabu siang, 17 Juli 2019. Bentrokan terjadi antaradua kelompok menyebabkan empat orang meninggal dengan luka bacok dan puluhan lainnya luka-luka.

Bentrokan yang dipicu perebutan lahan garapan dan ketersinggulan antarkelompok penggarap lahan itu hanyalah bagian kecil dari kasus pertanahan di Lampung. Di Register 45 Mesuji sendiri, konflik tanah belum benar-benar selesai. Hasil temuan dan rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah menyusul terjadinya konflik besar di Register 45 pada akhir 2011, sampai sekarang implementasinya tidak jelas.

Sementara itu, meskipun berstatus tanah negara, di dalam hutan Register 45 kini sudah banyak perkampungan dan  kelompok-kelompok masyarakat penggarpa lahan. Mereka tidak hanya berasal dari wilayah Lampung, tetapi dari berbagai daerah di Indonesia.

Data di Pemkab Mesuji menunjukkan saat ini sedikitnya ada 26 kelompok warga yang menggarap lahan di hutan Register 45 Mesuji. Tak jarang terjadi bentrokan di antara kelompok tersebut atau antara kelompok penggarap dengan kelompok di luar kawasan Register 45.

BACA: Bentrok di Register 45 Mesuji, Tiga Warga Dikabarkan Tewas

Di antara kelompok di dalam kawasan juga kerap terjadi bentrok yang menyebabkan adanya korban tewas. Pemicu bentrokan selalu sama, yakni masalah rebutan lahan garapan.

Kasus Register 45 tidak bisa dilepaskan dari pembentukan perkampungan di areal Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Tulangbawang (sekarang termasuk wilayah Kabupaten Mesuji) pada tahun 1989. Saat perkampungan baru dibentuk pada 1989, di dalam areal hutan konservasi itu perambah membangun tiga kampung, yaitu Talang Batu, Talang Gunung dan Tebing Tinggi. Tiga kampung itu merupakan kawasan enclave.

Dengan status enclave itu berarti lahan hutan itu statusnya sudah dikeluarkan dari status hutan konservasi/hutan lindung sehingga secara resmi desa itu dianggap sah. Tiga kampung itu dihuni sekitar 3.000 penduduk.

Bersamaan dengan dibangunnya kampung di dalam hutan, secara swadaya berdatangan warga dari beberapa daerah di Indonesia ke dalam hutan Register 45. Mereka juga membentuk kampung baru. Antara lain Moro Dewe,Morodadi, Moro Baru, Moro Seneng.

Nama-nama kampung itu disesuaikan dengan asal-usul mayoritas penduduk. Kampung Moro Dewe, Moro Dadi, Moro Baru, dan Moro Seneng berarti sebagian besar penduduknya adalah pendatang dari Jawa.

Keadaan berubah ketika pada Oktober 1991 Menteri Kehutanan memberikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPH HTI) Sementara seluas 32 ribu hektare kepada PT Silva Inhutani Lampung di Register 45 Sungai Buaya. PT SIL merupakan perusahaan patungan anatara PT Silva Lampung Abadi dan PT Inhutani V.

Pada 1997 Menteri Kehutanan menambah HPH HTI kepada perusahaan itu menjadi 43 ribu hektare. PT SIL mendapatkan konsesi mengelola hutan selama 45 tahun. Penambahan areal HPH HTI itulah yang kemudian memicu konflik dengan penduduk, karena sebagian besar wilayah penambahan lahan itu merupakan lahan yang dikelola penduduk. Apalagi sejak era reformasi makin banyak warga yang masuk ke Register 45 untuk merambah hutan. Mereka umumnya tidak mau disebut sebagai perambah.

Ribuan warga yang sempat diusir paksa oleh aparat keamanan, kembali menduduki kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya sejak  10 Desember 2011. Pendudukan kawasan Register 45 itu tersebar di sejumlah lokasi. Antara lain Tugu Roda/Nanasan (Alba VIII); Pelitajaya (Alba I); Simpangsetajim; Tunggaljaya; dan Talanggunung. Mereka tinggal di tenda-tenda penampungan, tanpa listrik, dan kesulitan air.

Warga yang terusir dari rumahnya di kawasan Register 45 Mesuji terpaksa membangun tenda untuk tidur. Foto diambil pada 20 Desember 2011. (Oyos Saroso HN)

Eksekusi pengosongan warga dari Blok VIII Register 45 Sungai Buaya dilakukan awal September 2011 lalu. Hampir seluruh warga yang sudah lama mendiami kawasan hutan negara itu tak kuasa melawan tindakan tegas tim terpadu perlindungan hutan Provinsi Lampung.

Ratusan kepala keluarga (KK) tak berdaya melawan ribuan petugas yang terdiri unsur Polri, Satpol PP, polisi kehutanan, dan pamswakarsa yang ketika itu dibentuk PT Silva Inhutani Lampung.

Pemerintah pusat (Departemen Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional) selama ini bersikukuh bahwa tanah di Register 45 Sungai Buaya hanya boleh digarap PT Silva Inhutani Lampung.

Kini, warga yang mendiami Register 45 bukan hanya masyarakat adat (Lampung), tetapi juga para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Meskipun memiliki kartu tanda penduduk, warga di dalam kawasan hutan Register 45 tidak memiliki hak politik. Buktinya mereka tidak terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2019 lalu.

TL/Oyos Saroso HN/BBS

BACA JUGA: Mencari Ujung Konflik Register 45 Sungai Buaya Mesuji

Loading...