Beranda Teras Berita Jelang Penetapan Hasil Pilpres, Ketua Komnas HAM Imbau Dua Kubu Jaga Kedamaian

Jelang Penetapan Hasil Pilpres, Ketua Komnas HAM Imbau Dua Kubu Jaga Kedamaian

163
BERBAGI

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerukan kepada serukan semua pendukung dua capres menjaga kedamaian menjelang rekapitulasi hasil Pilpres2014  di tingkat provinsi dan tingkat nasional oleh KPU.

Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila menegaskan, Pilpres 2014 merupakan peristiwa monumental dalam proses pematangan berdemokrasi bagi bangsa Indonesia yang seharusnya dijaga oleh semua elemen bangsa sehingga melahirkan hasil yang konstitusional dalam suasana damai.

“Karena hanya diikuti dua capres sebagai sejarah pertama di Indonesia, hal ini membuat polarisasi yang sangat kuat di dua kubu pendukung dan tim sukses. Situasi ini kemudian secara politik dan keamanan dianalisis sebagai kondisi yang berpotensi konflik. Analisis ini didasarkan pada fanatisme para pendukung capres. Masih adanya indikasi kecurangan dalam penghitungan dan adanya kampanye hitam,” kata Laila, di Bandarlampung, Jumat malam (18/7).

Menurut Laila, potensi konflik ini sesungguhnya bisa dicegah dengan lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilu bisa menjaga independensi dan integritasnya. Laila mengatakan penghitungan suara harus dilakukan secara transparan sehingga kesalahan-kesalahan penghitunga, baik yang disengaja maupun tidak bisa diawasi dan bisa diselesaikan di semua  tingkatkan(PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi, maupun KPU Pusat).

“Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus bisa melakukan pengawasan secara independen dan efektif selanjutnya penyelenggara negara dalam hal ini Pemerintah, TNI, Polisi dan lembaga-lembaha negara menjaga independensi dan integritas lembaga dan tidak mengintervensi penyelenggara pemilu,” ujar dia.

Selain itu, kata Laila,  masyarakat juga harus  berpartisipasi aktif turut melakukan pengawasan dan mengawal proses penghitungan suara serta tidak melakukan mobilisasi massa pada  22 Juli 2014.

“Kalau terjadi keberatan dengan hasil penghitungan suara bisa menggunakan mekanisme hukum yang tersedia dan rekonsiliasi kebangsaan segera bisa diinisiasi oleh elite politik dan Presiden SBY,” ujarnya. (Siti Qodratin/Oyos Saroso HN)

Loading...